Jakarta, (Antara) - Badan Anggaran DPR RI menyetujui pencairan dana senilai Rp645 miliar untuk pembangunan sodetan, yang menghubungkan Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur serta pelebaran Sungai Ciliwung. Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui seusai rapat dengan Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis malam, mengatakan dana tersebut diambil dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kita harapkan pembangunan sodetan ini segera dimulai agar nanti kalau terjadi banjir lagi, banjir kanal timur bisa berfungsi seperti yang diharapkan," ujarnya. Agus mengatakan keputusan pencairan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta, seperti yang pernah terjadi pada awal Februari 2013. "Ini sesuai dengan respon pemerintah pusat, ketika terjadi banjir besar di wilayah DKI," katanya. Pemerintah membutuhkan sodetan tersebut karena selama ini arus air yang masuk, lebih banyak menuju Kanal Banjir Barat, sementara Kanal Banjir Timur relatif tidak terisi sehingga menyebabkan banjir. Saat ini, studi penelitian dan kelayakan terkait proyek tersebut telah dilakukan sehingga pembangunan sodetan dapat segera dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan selesai pada 2014. Selain itu, dalam rapat tersebut, Badan Anggaran juga menyetujui pencairan dana siap pakai (on call) senilai Rp1 triliun sebagai persiapan dan antisipasi bagi BNPB untuk mengatasi dampak bencana. Rincian dana tersebut adalah sebanyak Rp500 miliar untuk penanganan longsor dan banjir, Rp250 miliar untuk penanganan kekeringan dan angin puting beliung serta Rp250 miliar untuk penanganan kerusakan lahan hutan. "Itu akan dialokasikan secara bertahap dan BNPB akan meletakkan pencairan ke Kementerian Keuangan, sehingga nanti kita harapkan respon pemerintah atas adanya bencana menjadi lebih efektif," ujar Agus. Secara keseluruhan, BNPB memiliki pagu penanganan bencana sebesar Rp4 triliun, namun dana tersebut tidak terpakai semua karena pencairannya tergantung antisipasi bencana hingga akhir tahun. "Jadi masih ada sekitar Rp2,3 triliun yang masih menunggu di 2013," ujar Agus. (*/sun)