Khartoum, (ANTARA/Reuters) - Gerilyawan di Darfur Sudan hari Minggu menyatakan membom sebuah ibu kota negara bagian itu, dalam serangan yang hampir tidak pernah dilakukan terhadap markas pemerintah dimana pasukan penjaga perdamaian internasional juga ditempatkan. Pemerintah Sudan belum memberikan komentar mengenai laporan itu dan klaim tersebut juga belum bisa dikonfirmasi secara independen. Juru bicara kelompok pemberontak Gibreel Adam Bilal mengatakan, gerilyawan menembakkan sejumlah roket Katyusha dan senjata berat lain ke El Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara pada Sabtu. Menurut Bilal, gerilyawan berusaha menghancurkan pangkalan udara El Fasher sebagai pembalasan atas gempuran udara pemerintah dan serangan oleh milisi yang mendukung mereka di Darfur Utara. "Kami tidak bisa tinggal diam di daerah kami menunggu angkatan udara menyerang kami," katanya. Gerilyawan dari kelompok-kelompok kuat Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) dan Tentara Pembebasan Sudan (SLA) yang setia pada Minni Minnawi mengambil bagian dalam serangan tersebut, kata Bilal. Surat kabar Sudan al-Intibaha melaporkan, tiga roket mendarat sekitar tujuh kilometer sebelah barat El Fasher. Misi PBB-Uni Afrika di Darfur (UNAMID), yang memiliki markas di El Fasher, mengatakan, mereka menerima laporan-laporan mengenai tembakan senapan di dekat El Fasher yang kata mereka bukan hal yang luar biasa. Menurut laporan itu tidak ada korban, kata juru bicara UNAMID Aicha Elbasri dalam sebuah pernyataan email. Jumat, sebuah kelompok pemberontak lain yang bersekutu dengan gerilyawan Darfur membom kota utama negara bagian penghasil minyak Kordofan Selatan selama kunjungan menteri pertahanan Sudan. PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000. Pemerintah Sudan menandatangani sebuah perjanjian perdamaian sponsoran Qatar dengan sebuah aliansi kelompok pemberontak tahun lalu, namun kelompok-kelompok besar menolaknya. Kelompok gerilya utama Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menolak perjanjian itu, yang ditandatangani Sudan dan Gerakan Keadilan dan Kebebasan (LJR), sebuah kelompok pemberontak lain di Darfur. JEM adalah satu dari sejumlah kelompok Darfur yang memberontak pada 2003 untuk menuntut otonomi lebih luas bagi wilayah barat yang gersang itu. Mereka kini dianggap sebagai kelompok pemberontak yang paling kuat di Darfur. Perpecahan di kalangan pemberontak dan pertempuran yang terus berlangsung menjadi dua halangan utama bagi perundingan perdamaian yang berlangsung sejak 2003 di Chad, Nigeria dan Libya, sebelum pindah ke Doha. Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir pada 2009 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat. Bashir juga dituduh melakukan genosida dalam surat perintah penangkapan selanjutnya. Bashir telah membantah tuduhan-tuduhan pengadilan Den Haag dan menyebutnya sebagai bagian dari konspirasi Barat untuk menjatuhkannya. Surat perintah penangkapan itu merupakan yang pertama dikeluarkan pengadilan internasional tersebut terhadap seorang kepala negara yang aktif. (*/sun)