Yangon, (Antara/AFP) - Pemerintah Myanmar Senin bertemu dengan pemberontak Kachin untuk memperbarui pembicaraan perdamaian di China saat para pesaing itu berusaha untuk menyelesaikan konflik etnis yang telah merusak reformasi. Para perwakilan Organisasi Pembebasan Kachin (KIO) - dan sayap bersenjatanya KIA - bertemu dengan para pejabat pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Kantor Presiden Aung Min di kota perbatasan China, Ruili. "Saya pikir pertemuan ini mungkin sedikit lebih produktif daripada sebelumnya (pada Februari), meskipun kita tidak bisa berharap terlalu banyak," kata Aung Kyaw Zaw, seorang pengulas yang memiliki hubungan dekat dengan KIO yang memantau pembicaraan di Ruili. "Tentara Myanmar belum mundur dari Negara Bagian Kachin," katanya, dan menambahkan para pejabat China dan para anggota dari beberapa kelompok etnis Myanmar lainnya juga hadir dalam pembicaraan itu. Belasan putaran perundingan antara pemerintah dan Kachin sejak 2011 telah goyah dengan adanya pertempuran yang terus merenggut nyawa di kedua pihak, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh tentara Myanmar melakukan pelanggaran. Namun para analis mengatakan, putaran baru pembicaraan pada Februari, diikuti oleh diskusi Senin, adalah perkembangan positif setelah terjadi peningkatan pertempuran. Pemerintah pada Januari mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan Kachin setelah terjadi pertempuran intensif, namun pertempuran tersebut dilanjutkan dengan tentara pemerintah berhasil merebut satu pos penting dan beringsut lebih dekat ke markas pemberontak di dekat perbatasan China, di ujung utara. Kachin, yang berjuang untuk otonomi yang lebih besar, mengatakan setiap perundingan harus memenuhi tuntutan mereka untuk hak-hak politik yang lebih besar. Puluhan ribu orang telah mengungsi sejak Juni 2011, ketika 17 tahun gencatan senjata antara pemerintah dan Kachin pecah. Beijing, yang takut akan masuknya pengungsi, telah mendesak segera diakhirinya pertempuran itu, yang telah dibayangi perubahan besar di bawah Presiden reformis Thein Sein setelah akhir dekade pemerintahan militer yang keras pada tahun 2011. (*/jno)