Presiden apresiasi Satgas Kemanusiaan Indonesia di Vanuatu dan Myanmar

id BNPB,INASAR ,EMT Kemenkes ,Bencana Gempa Bumi ,presiden prabowo,Satyalencana,Myanmar ,Vanuatu

Presiden apresiasi Satgas Kemanusiaan Indonesia di Vanuatu dan Myanmar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Selasa (20/5/2025), memberikan piagam penghargaan kepada tim INASAR dari Basarnas, TNI, Polri dan tim EMT Kementerian Kesehatan atas dedikasi menjalankan misi kemanusiaan darurat bencana di Vanuatu dan Myanmar. (ANTARA/ M Riezko Bima Elko Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penghargaan tertinggi sebagai bentuk apresiasi negara kepada tim Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan Indonesia yang telah menjalankan misi kemanusiaan darurat bencana di Vanuatu dan Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat ditemui dalam cara Pengakhiran Tugas Tim Delegasi Bantuan Kemanusiaan Vanuatu dan Myanmar, di Jakarta, Selasa.

“Inilah bentuk penghargaan kepada Tim INASAR dan Emergency Medical Team/EMT dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Basarnas, TNI, Polri, Baznas, dan lainnya. Bukan harta benda, tapi kepercayaan kepada aparat pemerintah yang kita tuju,” kata Suharyanto.

Kepala BNPB mengungkapkan pemerintah tengah memproses pemberian tanda kehormatan Satyalancana kepada para personel tim kemanusiaan EMT Kemenkes dan Indonesia Search and Rescue (INASAR) sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi mereka selama di luar negeri.

“Kerja keras di sana mendapat penghargaan dari negara, sekarang sedang diproses,” ujarnya.

Penanggulangan bencana, kata Suharyanto, telah menjadi salah satu prioritas nasional. Selain cepat dan tepat dalam merespons bencana di dalam negeri, Indonesia juga kini aktif hadir dalam misi kemanusiaan di luar negeri. Dalam enam bulan terakhir, kata dia, Indonesia telah dua kali mengirim bantuan besar ke negara sahabat.

Ia menyebutkan bantuan Indonesia ke Vanuatu merupakan bantuan kemanusiaan terbesar kedua sejak Indonesia merdeka, baik dari sisi logistik maupun jumlah personel. Bahkan Vanuatu meminta perpanjangan waktu kehadiran tim Indonesia karena antusiasme masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tim EMT Kemenkes yang berjumlah 15 orang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, apoteker, dan ahli logistik. Mereka menjalankan misi kemanusiaan selama satu bulan di Vanuatu pada Januari-Februari 2025.

Dalam kesempatan itu Suharyanto juga mengungkapkan bahwa respons cepat Pemerintah Indonesia dalam membantu korban bencana di Vanuatu, membuat otoritas setempat tidak lagi mempertanyakan kedudukan Papua dalam forum PBB, karena mereka sudah mendapat kepercayaan atas kemurnian Indonesia dalam menjunjung nilai kemanusiaan.

“Mereka semua dilayani, bukan hanya korban bencana, tapi juga masyarakat umum di Vanuatu yang membutuhkan pertolongan,” katanya.

Sementara itu misi di Myanmar yang berlangsung pada April 2025 juga mencatat keberhasilan besar. Meskipun tidak sesuai rencana awal, Indonesia mengerahkan puluhan dokter dan tenaga medis lengkap dengan bantuan logistik kesehatan dalam jumlah signifikan.

Selama 21 hari bertugas di wilayah Naypyitaw, Myanmar, kata dia, EMT Indonesia berhasil melayani lebih dari 2.273 pasien, dengan rata-rata kunjungan 315 orang per hari. Layanan mencakup kegawatdaruratan, rawat jalan, pediatri, laboratorium, dan farmasi.

Jenis kasus yang ditangani pun beragam, mulai dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), nyeri otot, hingga stroke, dan fraktur tulang. Kepala BNPB menegaskan bahwa keberhasilan ini semakin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

“Ini membawa nama harum Indonesia dan menunjukkan kemurnian semangat kemanusiaan yang kita usung,” ucap Suharyanto.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden bakal beri penghargaan Tim Kemanusiaan RI di Vanuatu-Myanmar

Pewarta :
Editor: Erie Syahrizal
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.