Bogor, (ANTARA) - Ketua Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB Dr Budi Setiawan mengemukakan bahwa pihaknya menyiapkan pembukaan program pendidikan profesi ahli gizi. "Saat ini alumni Departemen Gizi Masyarakat telah diakui keprofesiannya layaknya lulusan kesehatan masyarakat, kedokteran, dokter hewan, sehingga kami memandang perlu untuk merancang pendidikan profesi ahli gizi," katanya di Bogor, Jawa Barat, Selasa. Ia menjelaskan bahwa pendirian program tersebut sedang dipersiapkan dan dikaji mendalam. Menurut dia, sosialisasi mengenai rencana membuka program itu, telah disampaikan pada "Hari Pulang Kampus Gizi Masyarakat IPB" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Gizi Masyarakat (HIMAGIZI) IPB. Pada kegiatan yang dihadiri Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Prof Ahmad Sulaeman, kata dia, pihaknya juga meminta masukan kurikulum dari para alumni. "Kami ingin mendapatkan masukan mengenai kurikulum, mutu pendidikan, dan informasi 'update' tentang perkembangan alumni Gizi Masyarakat dalam rangka memperbarui akreditasi nasional," katanya. Sebelumnya, kata dia, Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (GMSK) yang merupakan cikal Departemen Gizi Masyarakat telah mendapatkan akreditasi A dan mempunyai rekam jejak alumni yang bagus. Menurut dia, kini Departemen Gizi Masyarakat kembali mengajukan akreditasinya dan merevitalisasi himpunan alumninya. "Salah satu syarat dalam pengajuan akreditasi tersebut adalah adanya kiprah para alumni. Kami berharap para alumni Gizi Masyarakat memberikan masukan berharga bagi kemajuan almamaternya," katanya. Budi Setiawan menambahkan bahwa maksud dari diselenggarakannya pertemuan "Hari Pulang Kampus Gizi Masyarakat IPB", adalah sebagai bagian dari pembentukan Ikatan Alumni Gizi Masyarakat IPB. "Sekaligus untuk mendapatkan 'feedback' dari para alumni yang selama ini telah terjun dalam dunia kerja," katanya. Ia mengatakan, pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas alumninya memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (*/jno)