Jakarta, (ANTARA) - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menegaskan produk pulp dan kertas Indonesia yang dieskspor tidak bermasalah karena bahan baku kayunya bersumber dari Hutan Tanaman Industri (HTI) yang legal dan dikelola secara lestari. Wakil ketua Umum II Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan, di Jakarta, Selasa, mengatakan industri kedua produk itu mengantongi sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari maupun sistem verifikasi legalitas kayu. Karena itu, menurut dia, seruan Rainforest Action Network (RAN) kepada perusahaan multinasional agar menghentkan pembelian produk hasil kehutanan Indonesia itu hanya skenario "murahan" untuk mengganjal pemasaran pulp dan kertas Indonesia yang tengah membaik di pasar internasonal. Rusli juga menilai kampanye hitam LSM asing tersebut sangat merugikan produk pulp dan kertas Indonesia yang saat ini tengah membaik. "Sudah saatnya industri nasional Indonesia bangkit di kancah Internasional sebagai pemain global," katanya. Tudingan perusakan lingkungan yang dihembuskan LSM asing agar perusahaan multinasional luar negeri memblokir produk Indonesia sangat tidak mendasar. "Masih banyak industri kehutanan di Indonesia yang melakukan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan," katanya. Rusli juga menegaskan Indonesia memiliki sistem verifikasi yang menerangkan bahwa produk kayu Indonesia berasal dari produk legal. Menurut dia, kampanye hitam tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian lokal, sehingga penyerapan tenaga kerja akan berkurang. "Masyarakat lokal sangat merasakan dampak kampanye hitam tersebut," tegas Rusli. Senada dengan Rusli, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengatakan tudingan RAN untuk memboikot produk-produk hasil kehutanan Indonesia harus ditanggapi serius karena merugikan nama baik Indonesia di dunia internasional. "Kami sudah melayangkan surat keberatan yang meminta agar RAN tidak mendiskreditkan produk pulp dan kertas Indonesia hanya demi kepentingan tertentu," kata Elfian. Dia menilai, tudingan RAN dengan menggandeng Disney untuk tidak membeli produk kehutanan Indonesia yang dihasilkan Indonesia setelah November 1994, tidak berdasar. Apalagi Disney tidak pernah mengimpor bahan baku dari Indonesia. "Tudingan ini punya misi tertentu untuk memojokkan industri kehutanan Indonesia. Mereka tidak paham jika industri pulp dan kertas di Indonesia telah menerapkan produk ramah lingkungan," katanya. Menurut dia, pihaknya akan mendiskusikan masalah tersebut dengan pihak RAN. "Minggu depan, kebetulan mereka (RAN) singgah ke Indonesia. Moment ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk mengomunikasikan agar RAN segera menghentikan kampanye yang menyudutkan Indonesia," kata Elfian. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menilai kecaman LSM yang bermarkas di New York itu merupakan ancaman terhadap perekonomian nasional dan upaya mempermalukan pemerintah Indonesia. "Pemerintah harus tegas agar negara kita tidak didikte kepentingan dagang asing. Di dalam negeri kita boleh beda pendapat, tapi kalau sudah menghadapi asing harus Merah-Putih," kata politisi PDIP itu. Menurut dia, tudingan RAN harus disikapi dengan cepat dan tegas karena mencemarkan nama baik Indonesia di mata dunia. (*/jno)