Jakarta, (Antara) - Anggota Komisi VI DPR RI Ferrari Roemawi menilai wajar terkait dengan wacana bahwa setiap penawaran saham perdana kepada publik (IPO) BUMN tidak harus meminta izin Komisi XI DPR karena bukan untuk memenuhi setoran kepada APBN. "Wacana bahwa IPO tidak harus izin Komisi XI wajar karena dana hasil 'go public' BUMN untuk ekspansi bisnis perusahaan tidak untuk APBN," katanya kepada Antara di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis. Menurut Ferrari, wacana itu perlu dibahas di tingkat komisi dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar memberikan kejelasan dalam mekanisme pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya IPO merupakan langkah privatisasi BUMN yang sudah terbukti memberikan hasil positif kepada perusahaan. "Selain 'good corporate governance' (GCG) atau kelola yang semakin bagus, perusahaan yang bersangkutan juga dapat diawasi langsung oleh pemegang saham publik," kata Ferrari. Hampir semua BUMN yang telah melakukan IPO saat ini menjadi korporasi dengna kinerja keuangan yang sangat bagus, dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta sejenis. "Beberapa BUMN, setelah IPO kinerjanya membaik. Saya pikir tidak ada salahnya dengan IPO," ujar Ferrari. Meski demikian, dia tidak mau mengomentari lebih lanjut soal tidak perlunya izin Komisi XI untuk IPO BUMN. "Kami di Komisi VI juga belum pernah membahasnya. Artinya, Komisi XI hanya bekerja sesuai dengan penugasan yang diberikan Bamus dan pimpinan," kata Ferrari. Sebelumnya, seorang sumber di Kementerian BUMN mengatakan bahwa Komisi XI tidak akan lagi dilibatkan dalam persetujuan privatisasi BUMN, khususnya IPO. Menurut dia, saat ini ada wacana di Senayan (DPR) untuk IPO BUMN tidak perlu lagi Komisi XI atau cukup ke Komisi VI sehingga konsepnya lebih sederhana sehingga proses IPO bisa lebih cepat. Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto menuturkan bahwa ide tersebut baru muncul sebatas dari anggota DPR, namun belum dibahas di internal komisi VI atau pimpinan DPR. "Bisa saja ide itu diterapkan. Akan tetapi, sebelumnya harus terlebih dahulu dibahas di tingkat pimpinan. Sejauh ini, belum pernah kami bahas itu," ujar Airlangga. Diketahui, pemerintah sedang menyelesaikan proses IPO PT Semen Baturaja yang diperkirakan terealisasi pada bulan Februari 2013. "Akhir tahun 2012 diharapkan sudah registrasi, awal tahun 2013 periode 'book building', dan kemudian diharapkan IPO terealisasi pada bulan Februari 2013," kata Pamudji Rahardjo usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin. Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, komisi menyetujui IPO Semen Baturaja dengan jumlah saham yang dilepas kepada publik sebesar 35 persen. Meski menyetujui, Dewan memberikan sejumlah catatan, seperti penggunaan dana, efisiensi operasional perusahaan, hingga pertanggungjawaban IPO. (*/jno)