Padang, (Antara Sumbar) - Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) merekomendasikan empat upaya peningkatan ekonomi kepada pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan angka pertumbuhan dan menjaga inflasi terkendali.


          "Pertama kami merekomendasikan agar Sumbar menyusun neraca satelit pariwisata bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi wisata terhadap ekonomi daerah," kata Kepala BI perwakilan Sumbar, Puji Atmoko di Padang, Kamis.


          Menurutnya penyusunan neraca satelit pariwisata telah dilakukan oleh Jawa Barat untuk  mengukur keberhasilan pariwisata dalam memajukan ekonomi daerah.


          Kemudian, Pemprov Sumbar diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan tanah ulayat sebagai salah satu faktor produksi untuk tujuan investasi.


          Dalam hal ini masing-masing nagari idealnya memiliki buku tanah nagari guna memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat, ujar dia.


          Berikutnya perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan memperluas wilayah pelaksanaan pasar tani dalam menghadapi lonjakan inflasi pada saat Ramadhan dan Lebaran.


          Lalu meningkatkan pelibatan aparat hukum untuk mengantisipasi pelanggaran dalam distribusi barang kebutuhan pokok oleh oknum yang berdampak pada kelangkaan barang di pasar, lanjut dia.


          BI   mencatat ekonomi provinsi itu mampu tumbuh 4,91 persen pada triwulan I 2017 atau sedikit membaik dibandingkan triwulan IV 2016 yang berada pada angka 4,86 persen.


          "Meski tumbuh terbatas meningkatnya harga dua komoditas yaitu crude palm oil (CPO) dan karet menjadi penopang ekonomi Sumbar pada triwulan I," ujarnya.


          Menurutnya kenaikan komoditas tersebut selain meningkatkan kinerja ekspor Sumbar secara siginifikan  juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memicu tumbuhnya konsumsi rumah tangga.


         Dengan demikian setelah berada pada posisi kedelapan di triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di urutan kelima untuk wilayah Sumatera pada triwulan I 2017, ujarnya.


         Puji  memperkirakan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2017  tumbuh moderat di kisaran 5,3  sampai  5,7 persen yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi.


        Ia mengatakan meningkatnya konsumsi dipicu oleh peningkatan permintaan memasuki bulan Ramadhan dan persiapan Idul Fitri serta adanya penambahan pendapatan masyarakat karena pemberian tunjangan hari raya.


         Selain itu aktivitas konsumsi pemerintah diperkirakan juga  meningkat dengan adanya peningkatan alokasi dana desa dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 untuk aparatur sipil negara, kata dia.


         Sebelumnya  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan tiga strategi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada 2017 dengan target angka sekitar 5,3 hingga 5,7 persen.


         "Ada tiga cara yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi 2017 bisa lebih tinggi yaitu percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), mempermudah investasi dan menggenjot sektor pariwisata," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.


         Irwan menyarankan untuk mempercepat penyerapan APBD pemerintah daerah harus  mempersiapkan segala prosedur dan persyaratan agar  Januari 2017 proyek pembangunan sudah bisa dilaksanakan.


         Kemudian, Irwan mengharapkan pemerintah daerah harus mempermudah investasi masuk ke Sumbar karena jika hanya mengandalkan ekspor saat ini kondisi ekonomi global sedang lesu.


        Ia mengatakan selama ini kondisi ekonomi Sumbar tidak terpengaruh secara langsung dengan kondisi global karena Sumbar tidak memiliki komoditas strategis seperti minyak bumi.


        Berikutnya cara yang paling efektif menggerakkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata.


         Ketika sektor pariwisata berkembang maka ekonomi masyarakat akan hidup,  uang akan beredar karena pengunjung akan  makan dan  minum, berbelanja oleh-oleh hingga jasa sewa kendaraan, katanya.


         Menurutnya menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan juga akan menekan angka kemiskinan dan pengganguran karena fakta membuktikan daerah-daerah tujuan wisata seperti Bali dan Yogyakarta angka kemiskinannya relatif rendah.


         "Karena itu kepada pemerintah daerah mari perbaiki objek wisata yang ada, rangkul masyarakat setempat, kalau lokasi tersebut ramai masyarakat akan sejahtera," kata dia. (*)