Kemiri, Tangerang,  (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan Pulau Jawa dan Bali akan mengalami krisis listrik pada 2019 jika pasokan sebesar 21.000 megawatt tidak segera terpenuhi.


        "Kalau kita lihat kebutuhan Jawa-Bali masih 21.000 megawatt kebutuhan yang sangat besar yang harus segera dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaannya karena kalau tidak, 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa-Bali," kata Presiden Jokowi dalam "Ground Breaking" PLTU Lontar Extention #4 1x315 MW dan Peresmian Gardu Induk & Transmisi di Wilayah Jakarta Raya dan Banten di Desa Lontar, Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat.


        Hal itu, kata Presiden, jika tidak segera dipenuhi berarti akan ada pemadaman bergilir di provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Bali.


        Karena itu, pada pekan lalu dan pekan ini Presiden akan berkonsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan.


        "Kalau tidak kita kawal betul, tidak ke lapangan betul, 35 ribu MW bukan target, itu kebutuhan. Kalau itu enggak ketemu, bisa nantinya di provinsi-provinsi itu keadaannya sama, 'byar pet-byar pet'," katanya.


        Ia menambahkan, peningkatan investasi, industri, pembangunan pabrik baru, akan terkendala kalau problem kelistrikan belum terselesaikan.


        "Sehingga ada yang diselesaikan lewat PPP, investor swasta, 25.900 dikerjakan PLN. Yang PLN ada yang bisa cepat dengan 'Mobile Power Plant'. Ada juga yang seperti ini PLTU, makan waktu sampai 4 tahun," katanya.


        Namun Presiden menegaskan khusus untuk PLTU Lontar yang akan mendukung pasokan listrik Jakarta-Banten agar penyelesaiannya dipercepat, setidaknya lebih cepat 6 bulan dari yang ditargetkan.


        Ia mengakui sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik di wilayahnya.


        Hal itulah yang mendorong Presiden agar pembangunan proyek infrastruktur kelistrikan segera rampung.


        Agar listrik tetap terjangkau untuk semua kalangan, Presiden Jokowi memastikan bagi keluarga miskin dan pelaku usaha mikro akan tetap diberikan subsidi.


        Terkait prioritas, Presiden mengatakan telah ada kalkulasi yang pasti mengenai hal tersebut.


        "(Prioritas) semuanya, itu kebutuhan sudah dihitung, di pemukiman, industri, semuanya. Hitungannya, karena ada pertumbuhan di perumahan, ada juga pertumbuhan di industri manufaktur. Lebih ke situ, keduanya," katanya. (*)