Bangkok, (Antara/AFP) - Militer Myanmar membebaskan lebih dari 400 tentara anak-anak tahun lalu, satu jumlah tertinggi sejak tentara (tatmadaw) menandatangani satu perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah itu tahun 2012. Tidak ada angka yang pasti mengenai berapa banyak anak-anak kini menjadi tentara dalam militer Myanmar, yang menghadapi banyak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia termasuk perekrutan paksa anak-anak bekerja sebagai pengangkut barang atau bahkan penjinak ranjau manusia. Sejak perjanjian itu ditandatangani, sejumlah 595 anak telah dibebaskan, dengan 70 persen dari jumlah itu-- 418 orang --dilakukan 12 bulan terakhir ini termasuk 42 orang Jumat, kata PBB. "Dalam periode satu tahun ini adalah jumlah terbanyak anak-anak berasal dari Angkatan Bersenjata, yang mencerminkan usaha-usaha yang meningkat dari pemerintah Myanmar dan Tatmadaw untuk mengakhiri praktek berbahaya pengrekrutan dan penggunaan anak-anak," kata Renata Lok-Dessallien, koordinator PBB urusan penduduk di Myanmar dalam satu pernyataan. Semua mereka yang dibebaskan oleh militer sejauh ini berusia di bawah 18 tahun ketika perjanjian dengan PBB itu ditandatangani Juni 2012. Kendatipun kelompok-kelompok hak asasi manusia menyambut baik pembebasan bertahap tentara anak-anak itu, banyak yang menyesalkan perjanjian itu bahwa militer Myanmar belum menghentikan penggunaan mereka atas anak-anak. Pada Oktober, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memutuskan untuk menetapkan Myanmar dalam satu daftar negara-negara yang jadi sasaran sanksi-sanksi PBB mengenai penggunaan tentara anak-anak. Undang-undang melarang AS memberikan bantuan militer atau penjualan peralatan militer komersial kepada negara-negara yang masuk daftar itu. PBB mengatakan setidaknya tujuh kelompok pemberontak di Myanmar juga diduga merekrut tentara anak-anak. Pemerintah sipil negara itu sedang berusaha menandatangani satu gencatan senjata di negara itu sebagai bagian dari reformasinya setelah penggantian pemerintah militer tahun 2011. Tetapi puluhan tahun di bawah juta bertangan besi dan bertahun-tahun konflik berdarah di daerah-daerah perbatasan negara itu telah adalah satu warisan ketidak percayaan yang dalam pada militer, yang lama dituduh melakukan penyiksaan dan kebal hukum. Aksi kekerasan paling baru terjadi di negara bagian Kachin, setelah gencatan senjata 17 tahun antara pemberontak dan pemerintah dilanggar pemerintah tahun 2011, yang menyebabkan hampir 100.000 warga sipil meninggalkan rumah-rumah mereka dan mengungsi di kamp-kamp pengungsi. Pada Jumat ribuan orang yang berkabung berkumpul untuk pemakaman dua guru muda di Kachin yang menurut para pegiat dituduh dilakukan oleh tentara dalam satu pertempuran di sana baru-baru ini. (*/sun)