Apindo: Kebijakan Penurunan Harga BBM Cukup Tepat
Sabtu, 10 Januari 2015 8:29 WIB
Ilustrasi. (Antara)
Kupang, (Antara) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) wilayah Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsudi pada awal tahun ini merupakan sebuah tindakan yang cukup tepat.
"Penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar itu merupakan bagian dari kebijakan makro dan mikro ekonomi 2015. Kami sebagai pelaku usaha, memandang kebijakan tersebut (penurunan harga BBM, red) merupakan sebuah bentuk tindakan yang cukup tepat," katanya di Kupang, Sabtu.
Ia menjelaskan Apindo NTT menilai kebijakan tersebut cukup tepat karena tindakan untuk menurunkan harga BBM merupakan sebuah langkah positif untuk menciptakan stabilisasi perekonomian nasional yang sempat guncang akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Fredy mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya sudah mengkaji dan mempertimbangkannya secara matang dalam mengambil kebijakan tersebut.
"Saya kira dalam konteks penghapusan BBM jenis premium banyak dikonsumsi oleh kalangan ekonomi menengah ke atas yang dikategorikan mampu dalam hal perekonomian, sehingga apabila subsidinya dihapus wajar saja," katanya.
Namun, katanya, tidak seperti halnya BBM jenis solar yang banyak dikonsumsi oleh kalangan kecil bahkan termasuk mereka yang miskin, seperti nelayan tradisonal dan pengusaha atau pedagang kaki lima sehingga jika masih diberi subsidi dipandang tepat.
Ia menambahkan sekitar 250 pengusaha setempat jauh sebelum kenaikan harga BBM sudah menangkal dan mensiasati dampak yang akan terjadi dengan meningkatkan kualitas produk.
"Para pengusaha di daerah berbasiskan kepulauan itu telah memasang strategi-strategi baru sebelum rencana kenaikan BBM itu terwujud untuk tetap menjaga stabilitas perusahaan di antaranya menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang dijual di pasaran agar tetap diminati konsumen," katanya.
Selain meningkatkan kualitas produk, tambahnya, pengusaha juga perlu memperkuat "brand" produk untuk menjaga loyalitas konsumen.
Ia berpendapat akan lebih baik jika subsidi BBM itu dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia yakin, perbaikan infrastruktur pada akhirnya akan juga meningkatkan daya saing ekonomi sehingga pengusaha bisa lebih efisien untuk memangkas ongkos transportasi. (*/jno)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Sawah masih menyusut, Menteri Nusron akan terapkan kebijakan darurat perlindungan lahan pertanian
29 January 2026 11:35 WIB
Wako Fadly Amran : Data Sensus Ekonomi BPS 2026 jadi fondasi kebijakan pembangunan Padang
21 January 2026 16:08 WIB
Pengamat: Kebijakan Mendagri perbaikan rumah rusak efektif kurangi pengungsi
18 December 2025 18:58 WIB
Menteri Nusron pastikan keseimbangan kebijakan ketahanan pangan dan investasi berjalan beriringan
11 December 2025 17:59 WIB
Di Indonesia-Afrika CEO Forum, Wapres Gibran umumkan kebijakan bebas visa untuk Afsel
22 November 2025 4:42 WIB
Pasaman Barat adakan seminar Inflasi: Kupas tuntas inflasi dari pasar ke kebijakan
07 November 2025 19:04 WIB