PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Dewan Keamanan PBB, Kamis (8/1), menyampaikan dukungan buat operasi militer gabungan oleh Republik Demokratik Kongo (DRC) dan misi PBB di negeri itu untuk melumpuhkan kelompok bersenjata Pasukan Demokratik bagi Pembebasan Rwanda (FDLR). Di dalam satu pernyataan presiden yang disahkan di Markas PBB, New York, DK menyatakan FDLR "bukan hanya gagal untuk secara tanpa syarat dan sepenuhnya menyerah serta membubarkan diri, tapi juga telah terus merekrut petempur baru ke jajarannya". Sebanyak 300 anggota FDLR yang telah menyerahkan diri dan terdiri atas petempur tak penting, katanya, tak memenuhi syarat pembubaran penuh kelompok bersenjata itu sebagaimana ditetapkan. Sebagai sisa utama kelompok pemberontak Hutu Rwanda yang berperang di bagian timur DRC, FDLR dikenal oleh Dewan Keamanan sebagai kelompok yang anggota dan pemimpinnya termasuk di antara pelaku pemusnahan suku pada 1994 di Rwanda. Tenggat buat FDLR untuk melucuti senjata anggotanya secara sukarela atau menghadapi aksi militer, yang ditetapkan oleh Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC) dan Konferensi Internasional mengenai Wilayah Danau Raya (ICGLR), berakhir pada 2 Januari 2015. Pernyataan pada Kamis tersebut kembali menyampaikan perlunya bagi DRC, bersama dengan Misi Stabilisasi PBB di DRC untuk menetralkan FDLR "dengan memulai operasi militer secepatnya". Dewan Keamanan, yang menyeru Pemerintah DRC agar secepatnya menyetujui aksi gabungan semacam itu, kembali menyampaikan kesediaannya untuk mempertimbangkan sanksi terarah terhadap setiap orang atau kesatuan yang didapati mendukung FDLR. "Dewan Keamanan juga mengingatkan bahwa netralisasi cepat FDLR adalah prioritas utama dalam mewujudkan kestabilan bagi dan perlindungan warga sipil DRC serta Wilayah Danau Raya, sejalan dengan komitmen lebih luas yang dicapai dapat Kerangka Kerja Perdamaian, Keamanan dan Kerja Sama (PSC) bagi DRC dan wilayah tersebut," kata pernyataan itu. Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya penanganan pangkal masalah konflik di bagian timur DRC dan mengenai perlunya pendekatan menyeluruh guna memulihkan perdamaian dan kestabilan di daerah yang terpengaruh. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Rabu (7/1) berbicara dengan Presiden DRC Joseph Kabila melalui telepon, dan mendesak dilakukannya tindakan tegas terhadap FDLR. Pertemuan Puncak Gabungan Kepala Negara dan Pemerintah SADC dan ICGLR dijadwakan berlangsung pada 15-16 Januari di Luanda, Angola, guna mengkaji situasi yang berkaitan dengan perlucutan senjata secara sukarela anggota FDLR dan memutuskan tindakan yang layak yang akan diambil setelah berakhirnya tenggat yang telah ditetapkan. (*/sun)