Padang, (Antara) - Pengamat Otonomi Daerah Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi menilai pelayanan publik di sejumlah daerah pemekaran di Sumatera Barat perlu dimaksimalkan agar tujuan dari otonomi dapat terwujud. "Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan evaluasi yang ada pada tiga daerah pemekaran di Sumatera Barat, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan," kata Asrinaldi di Padang, Rabu. Ia menyampaikan hal itu terkait peringatan 11 tahun tiga daerah pemekaran di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan. Menurut Asrinaldi, setelah tiga daerah tersebut dimekarkan dari kabupaten induk, pembangunan fisik memang terlihat nyata, namun itu baru satu indikator untuk menilai keberhasilan pemekaran. "Pada bagian lain pelayanan publik juga menjadi salah satu sarana untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah, dan masih banyak yang belum maksimal," katanya. Ia menyebutkan ada dua penyebab pelayanan publik pada daerah pemekaran belum maksimal yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana. Akan tetapi, kata dia, seiring berjalan waktu sejumlah daerah pemekaran tersebut mulai membangun infrastruktur dan merekrut sumber daya manusia yang baru sehingga perlahan mulai ada perbaikan. Selain itu, lanjutnya, salah satu penentu keberhasilan daerah pemekaran adalah faktor kepemimpinan kepala daerah. "Jika kepala daerah memiliki visi yang kuat, maka pembangunan akan lebih cepat," katanya. Ia menilai dari tiga daerah pemekaran di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya merupakan yang terbaik, ditandai dengan memperoleh penghargaan sebagai daerah pemekaran terbaik dari Kementerian Dalam Negeri pada 2011. Pada 7 Januari 2004 tiga kabupaten di Sumatera Barat resmi dimekarkan yaitu Kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya dari Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok Selatan dari Kabupaten Solok. (*/wan/jno)