Kiev, (Antara/Xinhua-OANA) - Pertempuran di Ukraina Timur menewaskan dua orang dan melukai lima orang lagi selama 24 jam belakangan, kata pemerintah lokal pada Jumat (31/10). "Data terakhir memperlihatkan peningkatan pengawasan, ketegangan dan aksi sabotase serta pemboman terhadap pasukan pemerintah," kata Andrei Lysenko, Juru Bicara bagi Dewan Pertahanan dan keamanan Nasional Ukraina. Lysenko mengatakan seorang prajurit Ukraina tewas dan empat lagi cedera selama serangan terhadap posisi Ukraian di Wilayah Donetsk dan Lugansk. Seorang korban lagi adalah warga sipil yang tewas akibat pemboman di Kota Donetsk, kata Lysenko, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Ia menambahkan pertikaian di dalam tubuh kubu gerilyawan mengakibatkan tewasnya warga sipil itu. "Kemarin di Donetsk, para petempur dari berbagai kelompok bersenjata saling menembakkan senjata artileri, menewaskan seorang warga sipil dan melukai satu orang lagi akibat pecahan bom," kata juru bicara tersebut. Sementara itu, tentara gerilyaan menuduh pasukan Pemerintah Ukraina melanggar kesepakatan gencatan senjata sebanyak 12 kali selama 24 jam belakangan dan pemboman di Donetsk. Namun, tentara gerilyawan tak memberi perincian mengenai korban jiwa di pihak gerilyawan selama satu hari belakangan. Ukraina mulai melancarkan operasi militernya terhadap gerilyawan yang mengupayakan kemerdekaan pada pertengahan April untuk merebut kembali kendali atas kota besar dan kecil yang dikuasai gerilyawan di bagian timur negeri tersebut. Konflik bersenjata itu telah menewaskan tak kurang dari 3.660 orang dan melukai lebih dari 8.750 orang, demikian perkiraan paling akhir PBB. Pada Jumat, Amerika Serikat menyatakan takkan mengakui pemilihan umum yang direncanakan diselenggarakan pada akhir pekan oleh gerilyawan pro-Kremlin di Ukraina Timur, dan pada saat yang sama memuji kesepakatan energi terobosan antara Kiev dan Moskow. Prancis, Jerman, Uni Eropa dan aliansi trans-atlantik NATO juga telah mengutuk pemungutan suara yang direncanakan diselenggarakan pada Ahad di Wilayah Donetsk dan Lugansk, Ukraina. "Kami mencela keinginan kaum separatis di beberapa bagian Ukraina Timur untuk menyelenggarakan kegiatan tidak sah yang disebut 'pemilihan lokal'," kata wanita Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Bernadette Meehan di dalam satu pernyataan. "Jika diselenggarakan, 'pemilihan umum' ini akan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Dasar Ukraina serta Protokol Minsk 5 September," katanya. namun, Amerika Serikat telah menyatakan Washington akan mengakui pemilihan umum yang direncanakan diadakan 7 Desember di wilayah tersebut dan didukung oleh masyarakat internasional. Dalam seruan sebelumnya, para pemimpin Ukraina, Jerman dan Prancis mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar tak mengakui pemungutan suara itu. Moskow sudah menyambut baik pemungutan suara tersebut tapi Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan pemungutan suara itu akan melukai proses perdamaian yang goyah dalam konflik enam-setengah bulan, yang telah menewaskan lebih dari 3.700 orang. "Kami menyeru Rusia agar bergabung dengan Sekretaris Jenderal PBB, Uni Eropa, Dewan Eropa dan masyarakat internasional dalam mengutuk pemungutan suara tidak sah yang direncanakan diselenggarakan pada akhir pekan ini," kata Bernadette Meehan. Wanita juru bicara tersebut juga mengingatkan Rusia agar tidak menggunakan pemungutan suara "sebagai dalih untuk mengirim tambahan tentara dan peralatan ke Ukraina, terutama sehubungan dengan petunjuk baru-baru ini bahwa militer Rusia mengerahkan pasukan kembali ke perbatasan di daerah yang dikuasai kaum separatis di Ukraina Timur". (*/jno)