Yangon, (Antara/AFP) - Presiden Myanmar menyerukan diadakannya pertemuan puncak luar biasa antara pejabat militer dengan lawan-lawan politiknya, termasuk partai oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi, kata tokoh politik, Kamis, setahun menjelang pemilihan umum di negara itu. Pertemuan yang dijadualkan akan digelar pada Jumat di ibukota Naypyidaw itu merupakan yang pertama kalinya dilakukan di negara yang tengah berupaya bangkit dari bayang-bayang kekuasaan militer selama beberapa dekade. Para pakar mengatakan pertemuan itu dilakukan pada saat kritis, ketika Myanmar mengupayakan gencatan senjata nasional dengan beberapa pemberontak menjelang pemilu. Pemilu tersebut dilihat sebagai ujian reformasi demokrasi oleh pemerintahan semi-sipil Presiden Thein Sein. Ketua Partai Gugus Demokratik Nasional Khin Maung Swe membenarkan rencana pertemuan itu dan mengatakan pertemuan akan meliputi "reformasi demokrasi, perdamaian dan periode transisi". Pertemuan digelar hanya beberapa hari setelah otoritas pemilu Myanmar mengumumkan bahwa pemilu mendatang akan digelar pada pekan terakhir Oktober atau pekan pertama November 2015. Otoritas Myanmar berjanji bahwa pemilu tersebut akan menjadi pemilu paling bebas dalam sejarah modern negara itu setelah militer mengubah kekuasaan langsung menjadi pemerintahan semi-sipil tiga tahun lalu. Pertemuan juga dilakukan menyusul debat panas parlemen terkait reformasi konstitusional dan pemilu, serta kekhawatiran bahwa pemerintah yang didominasi oleh para jendral akan mendapatkan alasan untuk menunda pemilu tahun depan. "Saya rasa ini sangat signifikan, ini pertama kalinya ia (Thein Sein) melakukan pertemuan macam ini," kata seorang pakar Barat yang menolak disebutkan namanya. "Ada potensi ketegangan meningkat --ini saat yang sangat penting bagi semua pihak untuk berada di sisi yang sama." Partai Suu Kyi diperkirakan akan memenangi sebagian besar kursi legislatif dalam pemilu 2015, dan parlemen akan memilih presiden setelah pemilu selesai. Namun mantan pegiat berusia 69 tahun yang menghabiskan lebih dari satu dekade dalam tahanan rumah selama era junta, saat ini dilarang menduduki posisi nomor satu itu berdasar konstitusi. Khin Maung Swe mengatakan pertemuan itu akan melibatkan dua wakil presiden, para ketua parlemen, komisi pemilihan umum dan enam partai politik utama. NLD saat dihubungi AFP mengatakan belum bisa mengonfirmasikan mengenai pertemuan itu. Sai Aik Paung, ketua Partai Demokrasi Nasionalis Shan memuji rencana pertemuan itu sebagai langkah penting, namun mengatakan partai yang diundang seharusnya lebih banyak lagi. (*/sun)