Jakarta, (Antara) - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch mencemaskan pesatnya pembangunan properti hotel di berbagai daerah karena diperkirakan telah mencapai titik jenuh dalam meraup pangsa pasar yang tersedia. "Indonesia Property Watch mendesak masing-masing pemda untuk tidak mengobral izin perhotelan tanpa melihat pasar yang ada," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut dia, kebijakan moratorium atau penghentian izin hotel sebaiknya segera dilakukan pemda sebelum banyak "korban berjatuhan". Ia mengakui bahwa gurihnya bisnis perhotelah telah membuat pesatnya pertumbuhan pembangunan hotel di sejumlah kota besar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. "Kota-kota besar khususnya dengan ekonomi berbasis wisata seperti Jakarta, Bali, dan Bandung menjadi incaran investor untuk beramai-ramai membangun hotel," ujar Ali Tranghanda. Ia memaparkan, hotel-hotel yang baru dibangun umumnya adalah segmen hotel "budget" (hemat) dengan harga sewa Rp300-- Rp600 ribu per malam yang diperkirakan semakin menjamur di perkotaan. Ia juga mengemukakan, hampir semua pengembang saat ini mulai melebarkan sayapnya ke bisnis perhotelan. "Tidak hanya pengembang swasta melainkan banyak BUMN yang juga ikut bermain di pasar perhotelan sebagai bagian dari optimalisasi lahan yang ada. Namun tidak sedikit juga para pemain dadakan yang mempunyai modal yang mencoba menjajal pasar hotel," katanya. Untuk itu, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch menyarankan pengembang perhotelan untuk lebih dapat membuat proyek berkonsep dan tidak bersaing frontal dengan pasar hotel biasa. Apalagi, kata Ali, diferensiasi produk hotel seperti berbentuk vila juga dapat menjadi pilihan dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. (*/sun)