Jakarta, (Antara) - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan anggaran pascabencana belum menjadi prioritas dalam politik anggaran di Indonesia. "Anggaran untuk BNPB rata-rata Rp1,5 triliun setiap tahun. Padahal, kebutuhan anggaran pascabencana setiap tahun mencapai Rp15 triliun," kata Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa. Sutopo mengatakan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sangat kecil. Masih banyak daerah yang anggaran untuk BPBD tak sampai satu persen dari APBD. Akibatnya, banyak daerah yang menggantungkan anggaran bencana dari pemerintah pusat. Sementara anggaran BNPB sendiri juga terbatas. "Akhirnya untuk membangun kembali daerah yang terkena bencana harus mengantre. Karena keterbatasan anggaran juga, pembangunan yang seharusnya bisa selesai satu tahun menjadi harus berjalan tiga tahun," tuturnya. Sutopo mengatakan bahkan untuk daerah-daerah yang maju sekalipun, seperti provinsi yang ada di Pulau Jawa, anggaran untuk BPBD-nya sangat sedikit. Padahal Pulau Jawa adalah wilayah yang rawan dengan segala macam bencana. "DKI Jakarta saja anggaran untuk BPBD hanya 0,03 persen dari APBD," ujarnya. Hal itu juga setali tiga uang dengan kabupaten/kota di Indonesia. Anggaran untuk BPBD kabupaten/kota juga sangat minim. Sutopo kemudian membandingkan anggaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi tersebut memiliki kekuatan APBD hingga Rp2,917 triliun dan anggaran untuk BPBD hanya Rp8,5 miliar atau 0,29 persen. Kabupaten yang mengalokasikan anggaran paling besar untuk BPBD adalah Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten tersebut memiliki kekuatan APBD Rp2,3 triliun dan anggaran untuk BPBD mencapai Rp54 miliar atau 2,35 persen. Sedangkan kabupaten anggaran BPBD-nya paling sedikit adalah Kabupaten 50 Kota. Kabupaten tersebut memiliki kekuatan APBD Rp894,48 miliar dan anggaran untuk BPBD hanya 1,4 miliar atau 0,16 persen. (*/jno)