Bangui, (Antara/Reuters) - Sekelompok mantan pemberontak Seleka di Republik Afrika Tengah Ahad mengatakan mengusir beberapa anggota jajaran menteri pemerintah baru yang berusaha untuk menghentikan siklus bentrokan mematikan antara Muslim dan Kristen. Keputusan itu meragukan masa depan kabinet baru dan bisa membuktikan kemunduran besar bagi upaya bertujuan untuk mengakhiri kekerasan yang telah menewaskan ribuan orang, memaksa satu juta orang mengungsi meninggalkan rumah mereka dan membagi negara itu menjadi dua. "Koalisi mantan Seleka tidak mendukung atau mengajukan nama-nama perdana menteri atau menteri," tulis Nouredine Adam, wakil presiden kelompok itu, dalam satu pernyataan. "Akibatnya, semua anggota koalisi mantan Seleka berpartisipasi dalam pemerintahan sekarang adalah dikecualikan secara definitif," tulisnya. Bekas koloni Prancis itu telah dicengkeram oleh kekerasan sejak Michel Djotodia memimpin Seleka, koalisi pemberontak yang sebagian besar Muslim dan beberapa pejuang dari negara tetangga Chad dan Sudan, dalam serangan terhadap ibu kota Bangui dan merebut kekuasaan pada Maret 2013. Aturan Seleka ini ditandai dengan pelanggaran yang mendorong serangan balasan dari milisi Kristen anti-Balaka. Siklus kekerasan saling-balas hinggi kini terus berlanjut meskipun pengunduran diri Djotodia dari presiden pada Januari. Kebanyakan kaum Muslim telah melarikan diri ke selatan negara itu, menciptakan partisi de facto. Beberapa anggota pimpinan Seleka telah mendorong untuk itu harus diformalkan. Presiden sementara Catherine Samba-Panza bulan ini menunjuk Mahamat Kamoun, ketua Muslim dan mantan kabinet Djotodia, sebagai perdana menteri. Dia menyebutkan tiga anggota Seleka ke kabinet 30-anggotanya, tetapi kelompok bersenjata menolak komposisi pemerintah, mengklaim itu tidak dikonsultasikan. Pembentukan pemerintah juga telah memicu kritik di antara kelompok politik lainnya. Gerakan untuk Pembebasan Rakyat Afrika Tengah - partai mantan perdana menteri Martin Ziguele - mengumumkan pada Minggu bahwa tindakan itu terlalu mengusir anggota pelayanan di pemerintahan. Sekitar 2.000 prajurit pasukan penjaga perdamaian Prancis dan 6.000 tentara Uni Afrika dikerahkan, tetapi mereka telah berjuang untuk membantu gerakan pemerintah transisional Samba-Panza yang dicap lemah di negara yang kaya mineral itu. Satu pasukan penjaga perdamaian PBB berkekuatan 12.000 akan dimulai penggelarannya bulan depan. (*/sun)