Washington, (Antara/AFP) - Amerika Serikat belum melakukan serangan udara di Irak, tetapi siap melakukannya setelah ada perintah dari Presiden Barack Obama, kata pejabat, Kamis. "Belum ada serangan udara, tetapi kami masih bersikap menyasar tindakan militer, yang akan ditentukan keadaan," kata pejabat AS, yang tak bersedia disebut namanya. Pejabat itu memberikan penjelasan kepada wartawan setelah Obama, kritikus vokal dari invasi AS terhadap Irak pada 2003, mengatakan dia telah memerintahkan pengedropan bantuan kemanusiaan dari udara dan serangan udara potensial untuk mencegah "genosida" terhadap minoritas Yazidi yang terkepung. Tetapi pejabat lain mengatakan, bahwa Obama tidak mengantisipasi memperluas kampanye militer untuk menghancurkan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), gerakan garis keras Muslim Sunni yang menyapu seluruh Irak dan Suriah. "Kami tidak meluncurkan kampanye AS yang berkelanjutan terhadap ISIS di sini, karena kami berkeyakinan bahwa cara terbaik untuk berurusan dengan ancaman ISIS jangka panjang adalah rakyat Irak yang melakukan hal ini," katanya. Pejabat itu mengatakan bahwa Obama telah memberi kewenangan serangan-serangan udara jika kelompok garis keras itu mengancam untuk merebut kota penting Arbil, ibu kota wilayah Kurdi. "Jika kami melihat ISIS bergerak maju lebih jauh dan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam Arbil, ia telah memberi kewenangan kepada militer untuk mengambil tindakan dengan target udara," kata pejabat itu. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat juga sikap melakukan serangan jika tentara pemerintah Irak dan pasukan Kurdi yang dikenal sebagai "peshmerga" gagal untuk memecahkan pengepungan di pegunungan di mana ribuan warga Yazidi melarikan diri untuk menyelamatkan kehidupan mereka. "Pasukan Keamanan Irak dan peshmerga sedang bekerja untuk memecahkan kepungan itu, tetapi, demi keselamatan Arbil, jika kami lihat perlu militer AS untuk mengambil bagian langsung tindakan serangan udara untuk meringankan tekanan terhadap etnis Yazidi, yang telah diberi kewenangan oleh presiden," kata pejabat itu. (*/WIJ)