Teheran, (Antara/IRNA/Reuters) - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham, Rabu, mengutuk serangan kekerasan di Xinjiang, Tiongkok, dan mengatakan bahwa prinsip kebijakan Iran menolak ekstremisme dan kekerasan. Dia membuat pernyataan setelah serangan teror di wilayah Xinjiang, Tiongkok, yang menewaskan dan melukai puluhan orang. Puluhan orang tewas dan terluka dalam serangan teroris di wilayah barat jauh Tiongkok, Xinjiang, rumah bagi minoritas Muslim Uighur, kata media pemerintah Selasa. Satu geng dengan menghunus pisau menyerang sebuah kantor polisi dan kantor-kantor pemerintah di Kota Shache, Senin pagi, kata kantor berita resmi Xinhua mengutip polisi setempat, dan "puluhan warga sipil Uighur dan Han tewas atau terluka". "Petugas polisi di lokasi kejadian menembak mati puluhan anggota massa," tambah laporan itu. "Penyelidikan awal menunjukkan bahwa itu adalah serangan teror yang direncanakan," katanya. Dari Beijing Reuters melaporkan bahwa seorang profesor terkemuka etnis Uighur dari wilayah Xinjiang akan diadili dengan tuduhan separatisme dalam beberapa pekan mendatang, kata pengacaranya Kamis, dalam kasus yang telah menarik perhatian pelanggaran peradilan dan hak asasi manusia. Tiongkok Rabu secara resmi mendakwa Ilham Tohti, seorang ekonom yang telah memperjuangkan hak-hak masyarakat Muslim Uighur dari daerah itu, yang telah terkepung oleh kekerasan dan ketegangan etnis. Kasus ini telah menarik perhatian tingkat tinggi di Amerika Amerika dan Uni Eropa dan dipandang oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai bagian dari tindakan keras Tiongkok terhadap perbedaan pendapat di Xinjiang, di mana ketegangan antara suku Uighur dan mayoritas Han China telah menyebabkan ledakan kekerasan. Polisi Beijing menahan Tohti pada Januari dan kemudian membawanya ke Xinjiang, ibu kota Urumqi, di mana ia dituduh mempromosikan dan mendukung kemerdekaan wilayah itu dari Tiongkok. Tohti telah membantah tuduhan separatisme yang dia hadapi, tuduhan serius yang membawa hukuman maksimum mati. Tohti, yang mengajar di Universitas Minzu Beijing, yang mengkhususkan diri dalam studi etnis minoritas, mengatakan dia tidak pernah terkait dengan organisasi teroris atau kelompok berbasis asing dan "hanya mengandalkan pena serta kertas untuk secara diplomatis meminta "hak asasi manusia dan hak-hak hukum bagi warga Uighur." (*/jno)