Phnompenh, (Antara/AFP) - Partai oposisi Kamboja pada Selasa menyatakan mencapai kata sepakat dengan Perdana Menteri Hun Sen untuk mengakhiri boikot parlemen, yang telah berlangsung setahun dan dipicu perselisihan terkait pemilihan umum. Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) mengatakan setuju mengakhiri kebuntuan sebagai tangapan atas janji reformasi pemilihan umum. "Hari ini kami mencapai resolusi politik untuk mengakhiri krisis politik," kata pemimpin oposisi Sam Rainsy kepada wartawan setelah pertemuan dengan Hun Sen. "Kami tidak punya pilihan," imbuh dia, "Satu-satunya jalan yang tepat adalah mengakhiri krisis poltik dan ketegangan situasi ini." Hun Sen menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai sebuah kesuksesan. CNRP memboikot parlemen sejak pemilihan umum pada Juli 2013, dan menuduh partai berkuasa yang dipimpin Hun Sen Partai Rakyat Kamboja mencuri kemenangan dengan kecurangan pemungutan suara yang meluas. Menurut pengamat, kembalinya Rainsy ke meja perundingan kemungkinan dipicu oleh penahanan delapan politisi CNRP pekan lalu atas dakwaan pemberontakan lewat aksi protes di ibukota yang berkembang menjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Kelompok hak asasi manusia mengecam dakwaan yang dikenakan kepada para politisi, yang bisa dijatuhi penjara hingga 30 tahun jika terbukti bersalah. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, kedua partai politik setuju untuk meminta pengadilan yang menangani kasus mereka mempercepat prosedur pengadilan sehingga mereka mendapat pembebasan dengan jaminan. Hun Sen (61) seringkali menjadi sasaran kritik karena mengabaikan hak asasi manusia dan menyingkirkan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Pembubaran unjuk rasa pekerja garmen pada Januari menyebabkan empat orang tewas. Para pengamat mengatakan kekalahan pada pemilu tahun lalu memberi pukulan keras bagi CNRP yang yakin akan memenangi pemilu. Pendukung oposisi telah menggelar beberapa aksi unjuk rasa besar menentang pemerintahan Hun Sen. (*/jno)