Pekanbaru, (Antara) - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Sumatera Bagian Utara wilayah Riau menyatakan, penyaluran biosolar di provinsi itu terkadang mengalami kendala suplai biofuel dari perusahaan bahan bakar dari unsur nabati tersebut. "Jadi kemarin itu sempat beberapa kali kita batuk (terhenti). Pada saat batuk, kita terpaksa salurkan hanya dalam bentuk solar murni," ujar Marketing Branch Manager Pertamina Riau Sumbar Ardyan Adhitia di Pekanbaru, Sabtu. Menurut dia, kondisi terhenti pasokan dari perusahaan penghasil bahan bakar dari unsur nabati tersebut sepanjang tahun 2014 telah dialami Pertamina dengan wilayah operasi di Riau lebih dari satu kali. Seperti diketahui perusahaan pelat merah tersebut sebelumnya telah menunjuk dua perusahaan yang beroperasi di provinsi itu yakni Wilmar Group serta Deliandra untuk memasok kebutuhan bahan bakar nabati biofuel sekitar 2.000 kilo liter per hari. Biofuel yang disalurkan tersebut kemudian dicampur dengan bahan bakar minyak dari fosil jenis solar masing-masing dengan persentasi sebesar 10 persen biofuel dan 7,5 sampai 10 persen solar murni menjadi biosolar. "Suplai yang telah ditunjuk kita tunjuk tersebut, kadang-kadang terlambat datangnya. Bisa terjadi dua sampai lima hari. Jadi terpaksa kita distribusikan solar murni baik ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau industri," katanya. Dia melanjutkan, SPBU di wilayah Riau saat ini berjumlah 134 unit dengan jumlah angka yang disalurkan untuk biosolar bersubsidi sekitar 2.200 kilo liter setiap hari atau sekitar 66.000 kilo liter per bulan. Sedangkan bagi industri di provinsi tersebut rata-rata penyalurannya sekitar 1.500 kilo liter sampai 2.000 kilo liter per hari atau bersifat fluktuatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. "Di satu sisi kita harus patuh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang diterbitkan tahun 2013 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Sementara dilain pihak, kita masih bergantung pada pasokan biofuel perusahaan," ucapnya. Bank Indonesia Riau bulan lalu menyatakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Agustus 2013 mengenai penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak, belum sepenuhnya terealisai di provinsi tersebut. "Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi sawit, kemudian pelaku industri. Ternyata belum maksimal penyerapan dari kebijakan pemerintah itu mengenai penggunaan biodiesel dalam porsi biosolar," ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau, Mahdi Muhammad. Akibatnya, lanjut dia, impor bahan bakar minyak terutama solar di provinsi tersebut masih sangat besar atau melebihi impor periode yang sama pada tahun lalu karena produk yang diimpor tidak berkurang. "Sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah yakni melakukan konversi solar itu dari biosolar dengan penggunaan sebesar 10 persen dari biofuel atau produk turunan minyak sawit mentah," katanya. Pemerintah berharap kebijakan penggunan biosolar dapat menekan impor minyak dan gas bumi serta memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan serta mengurangi beban belanja subsidi energi dengan jumlah mendekati Rp300 triliun pada 2014. (*/sun)