Jakarta, (Antara) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mensyukuri dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 isu terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan termasuk para nelayan terasa mendominasi persaingan antarkandidat. "Dalam sejarah panjang pemilu, baru kali ini ada perbincangan soal laut dan kesejahteraan nelayan begitu mendominasi," kata Ketua Dewan Pembina KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Minggu. Menurut Riza, indikasi tersebut dapat dilihat dengan adanya komitmen besar dari kedua calon antara lain untuk memberantas pencurian ikan, menyediakan "cold storage" (gudang pendingin), bantuan perbaikan kapal, bank khusus bagi nelayan, dan tol laut. Indonesia, ujar dia, sejatinya membutuhkan presiden pekerja, mengetahui hal-hal lebih operasional, dan tidak tersandera dengan kepentingan politik dan persoalan beban masa lalu. "Di sinilah saya berpendapat, Jokowi lebih mungkin memenuhi janji kampanyenya menyejahterakan masyarakat pesisir, nelayan, dan petambak Indonesia," katanya. Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya Tangerang Banten Alan F Koropitan PhD menilai konsep tol laut yang ditawarkan calon presiden Joko Widodo mampu menjawab tantangan konektivitas di Indonesia. "Tol laut merupakan ide yang baik dalam menjawab tantangan konektivitas negara kepulauan sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan mahalnya biaya logistik serta disparitas ekonomi antarpulau," kata Alan Koropitan. Alan mengingatkan bahwa konektivitas merupakan persoalan mendasar bagi pembangunan suatu bangsa termasuk Republik Indonesia. Ia mencontohkan Amerika Serikat ketika awal-awal kemerdekaannya menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk transportasi baik jalan raya hingga sungai atau kanal. Para bapak bangsa AS, ujar dia, berprinsip bahwa jalan raya atau kanal-kanal yang baik dapat memperpendek jarak sehingga mengefisienkan transportasi. "Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan AS. Laut adalah penghubung antarpulau sehingga ide tol laut patut diapresiasi serta didukung untuk konektivitas laut Indonesia," katanya. Ekonom Iman Sugema, yang juga anggota tim ekonomi calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengatakan program sistem logistik tol laut akan membutuhkan suntikan dana Rp15 triliun dari APBN. "Murah, dari APBN alokasi sekitar Rp15 triliun," ujar Iman setelah sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/6). Dia menjelaskan anggaran dari pemerintah tersebut hanya mencakup 30 persen dari total investasi tol laut. Sisanya, yakni sebesar 70 persen membutuhkan penyertaan modal dari sektor perbankan. Pemilu Presiden Tahun 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk nomor urut 2. (*/jno)