Jakarta, (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pesimistis tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 6,1-6,6 persen tercapai, jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan empat masalah yaitu infrastruktur, birokrasi, pertanahan dan kepastian hukum. "Empat masalah tersebut masih menjadi kendala utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional. Dari waktu ke waktu, ke empat masalah tersebut tetap isu besar yang belum dapat diselesaikan," kata Sofjan Wanandi, saat menyampaikan sambutan pada acara Prospek Ekonomi 2013 yang diselenggarakan Komite Ekonomi Nasional (KEN) di Jakarta, Senin. Acara yang dibuka oleh Ketua Umum KEN Chairul Tanjung juga menghadirkan anggota KEN antara lain Raden Pardede, Aviliani, Christianto Wibisono, Sandiaga Uno, Chris Kanter. Ninasapti Triaswati. Peter Gontha, Erwin Aksa, Syafii Antonio, dan Hermanto Siregar, Purbaya Yudhi Sadewa. KEN memperkirakan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 6,1-6,6 persen, yang terutama didukung oleh konsumsi dari peningkatan belanja rumah dangga dan investasi. Walaupun terjadi perlambatan di perekonomian global, KEN optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik tahun 2013 tercermin dari keberhasilan menekan laju inflasi sebesar 4,3-4,9 persen, dan nilai tukar rupiah berkisar 9.500 per dolar AS, dan ekspor yang meningkat meskipun dalam jumlah relatif tipis. Menanggapi target KEN tersebut, Sofjan menuturkan bisa saja Tim Penasehat Ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyampaikan angka-angka yang optimistis, terkait perekonomian nasional. Namun, tambah Sofjan, implementasi dari rekomendasi tersebut yang harus dikawal, sehingga tidak hanya menjadi semacam masukan yang tidak pernah jelas pemecahannya. "Saya terus terang masih ragu, karena dari dulu hingga kini kepastian hukum masih saja momok bagi dunia usaha," ujarnya. Ia mencontohkan, pembubaran BP Migas yang bisa terjadi secara tiba-tiba, dan tidak memberikan solusi atau pemecahan yang tepat bagi industri migas nasional. UU Minerba masih menjadi persoalan besar yang dihadapi negara ini. "Ini yang namanya aspek kepastian hukum belum menjadi panglima di Indonesia," tegas Sofjan. Aktivis 66 ini juga menyoroti sistem birokrasi yang dihadapi dunia usaha yang hanya membuat ekonomi biaya tinggi. "Birokrasi dari jaman orde baru hingga jaman reformasi saat ini tetap menjadi isu yang tidak habis. Bagaimana mungkin sebuah perusahaaan bisa efisien jika masih banyak peraturan daerah yang tidak mendukung industri," ujarnya. Dari sisi infrastruktur, ditambahkan Sofjan, sejauh ini pemerintah masih sebatas wacana memperbaiki, memperbesar dan memperluas infrastruktur. "Infrastruktur yang memadai merupakan harga mati yang harus disediakan pemerintah. Jika infrastruktur belum tersedia jangan harap industri akan bisa bergerak lebih leluasa dan mencapai kapasitas produksi yang lebih tinggi," tukasnya. Sofjan yang merupakan sosok yang tetap kritis kepada Pemerintah ini, juga menggarisbawahi soal isu pertanahan yang masih menjadi penghambat berkembangnya suatu industri. "Lahan dari dulu masih belum bisa diselesaikan. Kalau untuk kepentingan industri dan kepentingan umum sebaiknya lahan sudah tidak ada masalah, dan harus bisa diatasi," ucapnya. (*/jno)