Jakarta, (Antara) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung penyusunan RAPBN 2015 untuk merespon dinamika perekonomian dan menjawab berbagai isu strategis. "Mereka mendukung apa yang telah dipaparkan dan bagaimana supaya fokus dalam isu strategis pembangunan di RKP 2015, karena tahun depan adalah awal dari pemerintahan baru," katanya saat ditemui seusai melakukan pemaparan di Gedung DPD, Jakarta, Senin. Armida menambahkan DPD memberikan perhatian kepada berbagai program pemerintah seperti upaya menjaga ketahanan pangan maupun kedaulatan energi, yang harus mulai dilakukan tahun 2015. Salah satunya adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk menekan belanja subsidi energi yang setiap tahun membebani APBN, karena realisasinya pada akhir tahun selalu melampaui pagu belanja. "Soal subsidi energi mereka menyoroti, karena BBM dan listrik subsidi sudah tinggi. Mereka menyarankan supaya dialihkan dari subsidi barang ke subsidi orang per orang yang lebih tepat sasaran," katanya. Selain itu, lanjut dia, DPD meminta pengalokasian dana dekonsentrasi yang lebih efektif untuk dana alokasi khusus mulai tahun depan, agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Pendanaan dekonsentrasi agar dialihkan ke dana alokasi khusus sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan ini memang menjadi prioritas nasional," kata Armida. Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran 2015 yang disusun sebagai landasan awal untuk menyusun RAPBN. Dokumen itu merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis serta mendukung pencapaian RKP 2015. Pemerintah telah menetapkan tema kebijakan fiskal 2015 yaitu penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Strategi kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus perbaikan pemerataan hasil pembangunan nasional untuk memenuhi aspek keadilan dan menjaga kesinambungan fiskal. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan agar penyusunan RAPBN 2015 bersifat baseline yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak bagi pemerintahan baru. (*/jno)