IMF: Myanmar Butuh Reformasi Luas Jaga Pertumbuhan Cepat

Washington, (Antara/AFP) - Dana Moneter Internasional pada Selasa mengatakan ekonomi Myanmar diperkirakan dapat membangun pertumbuhan yang sudah cepat, tetapi momentum itu berada dalam risiko kecuali melakukan reformasi yang luas. Sebuah tim IMF telah bertemu dengan pihak pemerintah selama kunjungan ke Myanmar pada 4-17 Juni sebagai bagian dari kajian tahunan umum IMF atas perekonomian suatu negara, yang dikenal sebagai Konsultasi Pasal IV. "Myanmar di posisi yang baik untuk membangun reformasi ekonomi baru-baru ini dan memulai sebuah periode panjang pertumbuhan yang cepat, meniru rekan-rekan regionalnya," kata Matt Davies, yang memimpin tim, dalam sebuah pernyataan. "Namun, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan dan inklusif membutuhkan implementasi menentukan reformasi berbagai kebijakan dan struktural." IMF memprediksi ekonomi Myanmar siap bahkan untuk pertumbuhan sedikit lebih kuat 8,5 persen pada tahun fiskal berjalan yang berakhir Maret 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika produk domestik bruto (PDB) tumbuh 8,25 persen, karena meningkatnya produksi gas dan investasi. Inflasi akan tetap terkendali, sekitar tingkat tahunan sebesar 6,5 persen pada tahun ini, sementara uang dan kredit yang mengalir ke perekonomian akan terus berkembang pada tingkat dua digit, kata Dana yang berbasis di Washington. Tetapi IMF melihat risiko-risiko yang signifikan terhadap prospek negara yang meninggalkan kemiskin setelah puluhan tahun salah urus ekonomi di bawah mantan junta, serta sanksi selama bertahun-tahun oleh Barat yang dikenakan sebagai protes atas catatan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah yang mengerikan. Rezim kuasi-sipil yang mulai berkuasa pada 2011, dipimpin oleh Presiden Thein Sein, telah membawa spektrum perubahan yang luas, tetapi IMF mengatakan lebih banyak yang diperlukan. Arus masuk modal besar akan menekan alat manajemen makroekonomi negara itu yang "masih bayi", katanya. Dengan diperkirakan serbuan bank-bank asing ke dalam sektor keuangan sudah berkembang pesat, kapasitas pengawasan juga menjadi meregang. Meskipun defisit fiskal 2014/2015 diperkirakan tetap dalam target pemerintah lima persen dari PDB, itu sebagian besar disebabkan oleh pendapatan dari lisensi telekomunikasi. Menjaga rasio defisit di bawah target itu, sementara juga memperluas belanja pembangunan, membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak, kata IMF. "Ini bergantung pada reformasi kebijakan yang menciptakan sebuah sistem yang mudah untuk dipenuhi dan ditegakkan, dengan pengecualian minimal." Sementara modernisasi sektor keuangan membuat kemajuan, sistem regulasi dan pengawasan perlu perbaikan, terutama karena perkiraan masuknya bank-bank asing, kata Dana. (*/sun)