Ketua Komisi Eropa: Persatuan Palestina Harus "Didukung"
Senin, 9 Juni 2014 6:56 WIB
Herzliya, Israel, (Antara/AFP) - Kesepakatan persatuan Palestina dengan Hamas harus didukung, kata kepala Komisi Eropa Jose
Manuel Barroso pada konferensi keamanan Israel Minggu.
Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa hari setelah pemerintah persatuan Palestina, terdiri dari politik independen tetapi didukung oleh Hamas, dilantik - satu langkah yang disambut oleh masyarakat internasional tetapi ditolak oleh Israel dianggapnya sebagai sandungan utama bagi perdamaian.
"Demi kepentingan kesepakatan damai di masa depan dan pemerintahan perwakilan yang sah, rekonsiliasi intra-Palestina ... harus didukung," kata delegasi Barroso pada konferensi di kota pesisir Herzliya.
Setiap pemerintah Palestina harus menjunjung tinggi prinsip non-kekerasan, menjadi berkomitmen untuk solusi dua-negara dan penyelesaian konflik yang dirundingkan, yang akan berarti menerima perjanjian yang ada serta mengakui hak Israel untuk hidup, katanya.
Ketika berita-berita tentang perjanjian rekonsiliasi kejutan antara pemimpin Palestina di Tepi Barat dan Gaza muncul pada akhir April, Israel segera memutuskan pembicaraan perdamaian yang dipimpin AS, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah berunding dengan
pemerintah yang didukung oleh Hamas.
"Pemerintah persatuan Palestina dengan dukungan dari kelompok Hamas merupakan langkah Palestina terhadap perdamaian dan mendukung terorisme," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa lalu.
"Tidak ada negara Eropa yang akan siap untuk menerima satu organisasi teroris sebagai bagian dari pemerintah," kata Netanyahu
Barroso juga meminta Israel dan Palestina untuk menemukan "politik
keberanian" guna mengambil langkah tegas "untuk mempertaruhkan perdamaian."
"Status quo mungkin tampak lebih aman secara politik dalam jangka pendek, tetapi tidak bisa memberikan keuntungan jangka panjang," katanya.
"Kepemimpinan adalah tentang membuat apa-apa yang mungkin diperlukan, dan perdamaian diperlukan di wilayah tersebut. Keamanan bagi Israel dan negara untuk Palestina adalah keharusan moral bagi masyarakat internasional."
Juga berbicara pada konferensi Herzliya, Menteri Ekonomi Israel Naftali Bennett, yang memimpin sayap kanan Partai Rumah Yahudi, yang menyeru lagi untuk menangguhkan pembentukan pemerintah Palestina.
Israel harus membalas dengan "memaksakan kedaulatannya atas Yudea-Samaria (Tepi Barat)," katanya.
"Saya menyerukan kepada perdana menteri untuk mengambil langkah pertama terhadap aneksasi."
Tetapi Menteri Keuangan Yair Lapid memperingatkan bahwa partai tengahnya, Yesh Atid, akan keluar dari pemerintah koalisi dan menurunkan kabinet jika ada rencana seperti itu.
Juga pada kunjungan ke Gaza Ahad, Robert Serry, koordinator PBB khusus untuk proses perdamaian Timur Tengah, menyuarakan dukungan PBB untuk pemerintah persatuan Palestina.
"Pembentukan pemerintah konsensus nasional adalah langkah pertama dan kesempatan untuk mengatasi politik, keamanan yang serius, kemanusiaan dan tantangan ekonomi ke depan," kata Serry dalam satu pernyataan.
Dia juga menyerukan untuk mengangkat blokade dari Jalur Gaza dan memungkinkan gerakan bebas para menteri baru Palestina antara Gaza dan Tepi Barat. (*/sun)
Pewarta : 22
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Komisi III DPR tolak hukuman mati ayah bunuh pelaku pelecehan anaknya di Pariaman
11 February 2026 10:19 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman : GPM harus berpihak pada masyarakat korban bencana
05 February 2026 17:23 WIB
Huntara Batang Anai hampir rampung, Andre Rosiade: warga harus tinggal nyaman
22 January 2026 10:44 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman sarankan bentuk badan khusus tangani dampak bencana
03 January 2026 8:47 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI apresiasi respons cepat KAI Divre II Sumbar dalam penanganan dampak bencana
29 December 2025 14:41 WIB
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018