Tripoli, (Antara/AFP)- Perdana menteri Libya yang demisioner, Selasa mengatakan ia akan menyerahkan kekuasaan kepada pesaing dan pengantinya dalam "satu atau dua pekan," setelah pertempuran yang mematikan antara seorang jenderal pembangkang dan milisi Islam, di Benghazi pangkalan mereka. Abdullah al-Thani menolak mengakui pemerintah baru yang dipimpin Ahmad Miitig, yang menyeleggarakan satu sidang kabinet Senin kendatipun ada keberatan dari dia. Thani sebelumnya mengatakan ia akan menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskan apakah ia harus menyerahkan kekuasaan, mengutip gugatan yang diajukan para anggota parlemen terhadap keputusan Kongres Umum Nasional (GNC) Mei yang memilih Miitig. Tetapi pada Selasa ia nampaknya menunjukkan sikapnya yang damai, dengan mengatakan ia siap menyerahkan kekuasaan. Berbicara dalam satu jumpa wartawan, Thani mengatakan ia "tidak bersengketa dengan pemerintah Miitig," tetapi "masalahnya adalah dengan Kongres Umum Nasional ." Kendatipun demikian ia menegaskan bahwa, untuk saat ini, pemerintahnya "masih bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari negara," mengakhiri prospek-prospek penghentian segera krisis itu. Mantan jenderal Khalifa Haftar memanfaatkan situasi yang membingungkan itu dengan menggalang dukungan publik, politisi dan tentara, kata para pengamat, setelah ia melancarkan serangan tanpa kendali di Benghazi bulan lalu untuk membersihkan Libya dari milisi Islam yang ia sebut "teroris." "Apabila negara tidak berfungsi, apapun yang muncul akan dianggap harapan terakhir negara itu," kata Othman Ben Sassi, seorang anggota Dewan Transisi Nasional,yang kini dilarang, sayap politik pemberontak yang menggulingkan Muammar Gaddafi tahun 2011. Pada Senin, saat bentrokan senjata terjadi di Benghazi antara milisi dan pasukan yang setia kepada Haftar, Miitig menyelenggarakan sidang kabinetnya. Wakil ketua GNC, anggota parlemen liberal Ezzedine al-Awami, menyebut pelantikan Miitig sebagai perdana menteri satu "kudeta." Pemerintah dukungan kelompok Islam itu menuduh Haftar melakukan kudeta dan mengecam tindakannya tidak sah. Haftar membantah tuduhan ini, dengan mengatakan ia tidak punya ambisi politik dan menegaskan, setelah ribuan warga Libya mendukung dia, bahwa ia memiliki mandat dari rakyat untuk meneruskan serangannya menumpas "terorisme." Kelompok Al Qaida di Magreb Islam (AQIM) mendesak rakyat Libya memerangi Haftar dan apa yang disebutnya Tentara Nasional, menyebut dia satu "musuh Islam." Tidak satupun dari perdana-perdana menteri yang berseteru itu secara terbuka menyetujui operasi mantan jenderal itu, tetapi keduanya menyatakan tekad mereka untuk memerangi "terorisme," sementara menegaskan semua operasi harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Missi PBB di Libya menyerukan "pihak pemerintah melakukan prakarsa menangani penomena (terorisme) yang mengancam stabilitas" Libya, dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Selasa. Miitig, seorang pengusaha berusia 42 tahun tanpa afiliasi politik, didukung kelompok Islam di GNC, yang faksi liberal sebagian memboikotnya selama beberapa bulan. Ia adalah perdana menteri Libya kelima sejak Gaddafi digulingkan dan dibunuh dalam pemberontakan yang didukung Nato. Miitig akan mengantarkan negara itu pada pemilihan legislatif 25 Juni, dengan parlemen baru menggantikan GNC dan membentuk satu kabinet baru. (*/sun)