#RANPERDA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat (Sumbar) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya tentang penyusunan naskah ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatra Barat (Sumbar) mengawal serta mendampingi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Sijunjung pada Selasa (11/2). ...

DPRD Kota Bukittinggi mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di daerah setempat. Hal itu dikemukakan dalam rapat paripurna yang berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan ...

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menargetkan pembentukan 11 Peraturan Daerah (Perda) selama 2025. "Tujuannya tentu untuk ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang bidang pembentukan peraturan daerah (Perda) berdasarkan Program Pembentukan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten telah menjalankan tugas dan fungsi dibidang Legislasi sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah disepakati bersama sebanyak ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menetapkan sebanyak 34 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bakal dibahan selama 2025. Sekretaris DPRD Agam ...

Di penghujung tahun 2024, DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang menyekapati 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dijadikan Perda. Persetujuan ini ditandatangani oleh ...

DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan, Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh saat rapat ...

Pemerintah bersama DPRD Kota Bukittinggi setujui Perda APBD 2025, Perda Penanaman Modal serta Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nota persetujuan bersama itu, ditandatangani dalam ...