Angka anak tidak sekolah di Padang turun pada 2026, ditargetkan "zero" pada 2029

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam menangani isu Anak Tidak Sekolah (ATS) demi mewujudkan target zero ATS pada tahun 2029 mendatang.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui gelaran Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang yang dilaksanakan di Ruang Suhaimi, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova beserta jajaran, Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS Disdikbud, serta seluruh operator ATS dari kelurahan setempat.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa penanganan ATS kini menjadi perhatian yang sangat serius bagi jajaran pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran.

Menurut Maigus, sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama bagi pembangunan daerah karena setiap anak pada hakikatnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pemerintah Kota Padang juga mengintegrasikan penanganan anak putus sekolah ini dengan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau guna menyelaraskan visi Padang sebagai kota pintar sekaligus kota sehat.

Hingga saat ini, upaya yang dilakukan Pemkot Padang mulai menunjukkan hasil positif dengan catatan jumlah ATS yang kini berada di angka 6.615 anak, atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.

Meskipun menunjukkan tren penurunan, Maigus menekankan bahwa penyelesaian masalah ATS membutuhkan kerja keras dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.

Oleh karena itu, seluruh camat, lurah, hingga pengurus RT dan RW di Kota Padang diminta untuk selalu aktif melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak.

Terkait pelaksanaan workshop, para operator ATS di 104 kelurahan se-Kota Padang dikumpulkan untuk mendapatkan pembekalan guna meningkatkan kompetensi dan performa kerja mereka di lapangan.

Maigus menyatakan bahwa peran operator kelurahan kini tidak hanya sebatas melakukan pendataan administratif, melainkan harus mampu melakukan pendekatan psikologis dan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai intervensi nyata, mulai dari pemberian bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur formal maupun nonformal.

Yopi mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk segera melapor kepada pihak lurah setempat apabila menemukan anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi terbaik. *