Prancis akan Kirim Pasukan Tambahan ke Republik Afrika Tengah

Bangui, Republik Afrika Tengah, (Antara/AFP) - Prancis memerintahkan pengiriman pasukan tambahan ke bekas jajahannya, Republik Afrika Tengah (CAR), setelah pertumpahan darah menewaskan lebih dari 120 orang di ibu kota negara itu, Bangui. Segera setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui campur tangan militer, Presiden Prancis Francois Hollande memerintahkan pengiriman 600 tentara tambahan ke negara Afrika itu, meningkatkan jumlah pasukannya, yang telah berada di dan sekitar Bangui, menjadi dua kali lipat. "Pembunuhan terjadi setiap saat, bahkan di rumah-rumah sakit," kata Hollande, "Setiap hari, wanita dan anak-anak diperlakukan dengan sangat kejam dan ribuan orang mengungsi." Situasi yang mencekam dan kacau dikonfirmasikan oleh para wartawan AF di Bangui, yang mencatat 54 mayat dikumpulkan dalam satu masjid di daerah PKS ibu kota itu. Sejumlah 25 mayat tergeletak di sekitar jalan-jalan. Banyak korban dipukul atau ditikam sampai mati. Aksi kekerasan tampaknya terus berlangsung walaupun ada peringatan dari Prancis, Amerika Serikat dan negara-negara lain bahwa Republik Afrika Tengah berada diambang kehancuran dengan ketegangan meningkat antara masyarakat Muslim dan Kristen. "Mayat-mayat itu dibawa ke sini pagi ini oleh orang-orang dari daerah sekitarnya," kata seorang petugas masjid yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada AFP. Masjid itu banyak dikunjungi pria dan wanita untuk melihat apakah di antara para korban ada keluarga mereka. Karena klinik-klinik di bagian-bagian kota itu tidak dapat diakses, jumlah korban tewas hampir pasti meningkat dan seorang penduduk lokal, yang menolak namanya disebutkan mengemukakan kepada AFP ia khawatir akan terjadi kembali pertumpahan darah. "Di daerah-daerah tertentu yang kacau juga ada korban jiwa," katanya. Pada Kamis, penduduk pria lokal berada di sekitar masjid itu menyatakan kemarahan mereka atas kejadian malam sebelumnya sambil mengacungkan golok-golok. Prancis yang telah menggelar 250 tentaranya di CAR mengerahkan pasukan itu ke pusat kota Bangui, dan presiden sementara Michel Djotodia mengumumkan jam malam. Di New York, Dewan keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi yang disusun Prancis mengizinkan penggelaran 3.600 tentara Afrika dan 1.200 tentara Prancis dalam usaha mengatasi aksi kekerasan itu. Perdana Menteri negara itu Nicolas Tiangaye sebelumnya mendesak Prancis segera bertindak. "Saya menginginkan intervensi itu dilakukan karena situasi yang mendesak,segera setelah resolusi itu," kata Tiangaye-- yang berada di Paris untuk menghadiri KTT Prancis-Afrika yang dibuka Jumat-- kepada AFP. Pasukan Prancis akan membantu memperkuat MISCA, satu pasukan Afrika berkekuatan 2.500 personil yang telah berada di negara itu tetapi tidak dapat membendung aksi kekerasan yang samakin meningkat di negara itu. Dalam satu pidato yang disiarkan radio dan televisi, Presiden Michel Djotodia mengemukakan kepada penduduk agar "tetap tenang" dan memperpanjang larangan ke luar rumah di ibu kota itu selama empat jam, mulai pikul 18.00 waktu setempat (24.00 WIB) sampai pukul 06.00 dibanding sampai pukul 22.00 waktu setempat sebelumnya. Pasukan intervensi itu adalah operasi militer kedua Prancis di Afrika tahun ini, setelah Hollande mengirim lebih dari 4.000 tentara untuk menggulingkan gerilyawan Islam di Mali utara Januari. Resolusi PBB itu memberikan pasukan Afrika dukungan Prancis untuk menggunakan" semua tindakan yang diperlukan" untuk memulihkan ketertiban. Sekjen PBB Ban Ki-moon memperingatkan bahwa diperlukan sampai 9.000 tentara untuk menumpas aksi kekerasa yaag meluas di negara yang berpenduduk 4,6 juta jiwa itu sejak presiden Francois Bozize digulingkan. Pemimpin gerilyawan, Djotodia mengambil alih jabatan presiden itu setelah kudeta, merupakan pemimpin Muslim pertama negara yang berpenduduk mayoritas Kristen itu yang selama puluhan tahun dilanda kudeta dan pemberontakan. Djotodia secara resmi melarang Seleka, tetapi bekas pemberontak itu terus melakukan kekacauan. Penduduk lokal menanggapinya dengan membentuk kelompok-kelompok relawan keamanan dan pemerintah segera menguasai negara itu. Resolusi PBB itu menyerukan Ban merekomendasikan dalam tiga bulan apakah missi pasukan perdamaian penuh PBB itu dikirim. Prancis menyerukan pembentukan pasukan PBB tetapi AS dan anggota-anggota Dewan Keamanan lainnya bersikap lebih hati-hati. Keputusan untuk mengirim pasukan itu didukung Mali, di mana presiden negara itu Ibrahim Boubacar Keita mengatakan Paris mendukung "penuh". (*/WIJ)