Padang (ANTARA) - Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kopertis Wilayah X menggelar Rapat Anggota Pembahasan Rencana Kerja (RK) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk tahun buku 2026, Kamis (18/12). Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Utama LLDIKTI Wilayah X ini dilaksanakan secara hybrid, mempertemukan 119 anggota secara luring dan 25 anggota melalui platform daring.
Ketua pelaksana kegiatan, Wilda Nurhayati, S.Pd, MM melaporkan bahwa partisipasi anggota dalam rapat kali ini sangat krusial karena RK dan RAPB 2026 akan menjadi pedoman operasional selama satu tahun penuh. Panitia mengharapkan masukan konstruktif dari seluruh anggota agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata, mulai dari tertib administrasi hingga inovasi usaha.
Ketua KPN Kopertis Wilayah X, Prof. Dr. Suryani, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan empati mendalam bagi anggota yang terdampak, khususnya di wilayah Padang dan sekitarnya.
"Dalam situasi sulit seperti ini, semangat gotong royong koperasi menjadi semakin relevan. Koperasi bukan sekadar wadah usaha, melainkan ruang solidaritas untuk saling menguatkan antar anggota," ujar Prof. Suryani.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas anggota dalam menjaga kelancaran kewajiban pinjaman demi kesehatan keuangan koperasi.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah X selaku Pembina Koperasi diwakili oleh Kabag Umum, Rahmi, SE, M.Si, dalam sambutannya menekankan bahwa RK dan RAPB bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan kompas bagi masa depan lembaga. Rahmi mendorong agar KPN Kopertis Wilayah X segera melakukan transformasi digital.
"Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Saya berharap rencana kerja kedepan mulai memanfaatkan teknologi untuk pelayanan dan pencatatan keuangan agar lebih transparan dan cepat," tegasnya.
Pihak pembina juga memberikan apresiasi atas langkah pengurus yang mulai merampungkan aplikasi mini market bekerja sama dengan tenaga ahli dari Politeknik Negeri Pontianak.
Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta pengurus Pusat Koperasi Pegawai (PKP) Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan bimbingan agar tata kelola koperasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yang sehat dan profesional.
