Pulau Punjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) melelang 10 jabatan eselon II setelah mengalami kekosongan dan sebagian lainnya dipindahtugaskan ke jabatan lain.
Penjabat (Pj) Sekda Dharmasraya, Jasman, di Pulau Punjung, Selasa, mengatakan pendaftaran lelang 10 jabatan eselon II tersebut telah dibuka dari 17 sampai 31 Oktober.
Ia mengatakan seleksi dilaksanakan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20904/R-AK.02.03/SD/K/2025, tanggal 15 Oktober 2025.
Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara serta sejumlah regulasi pelaksana mengenai manajemen ASN, dan sistem merit.
Ia menjelaskan sepuluh jabatan yang dilelang dalam seleksi terbuka, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).
Kemudian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Kumperda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepala Dinas Pertanian (Distan) dan Kepala Dinas, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora).
“Panitia seleksi menjamin seluruh proses berjalan objektif dan akuntabel. Setiap peserta akan dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak,” katanya yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel).
Menurut dia pelaksanaan seleksi terbuka juga mencerminkan komitmen Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan Wakil Bupati Leli Arni dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis profesionalitas, dan bebas dari praktik KKN
Ia mengatakan seluruh proses seleksi dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan November 2025, dengan tahapan meliputi verifikasi administrasi, assessment test, penulisan makalah, wawancara, hingga penilaian rekam jejak.
"Hasil akhir akan menetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk setiap jabatan yang diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian," tambah dia.
