Padang (ANTARA) - Badan Narkotika Nasioanal Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) menerapkan lima strategi untuk menekan angka peredaran narkoba di daerah tersebut.
Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol. Ricky Yanuarfi dihubungi di Padang, Jumat mengatakan kelima strategi tersebut ialah penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir, penguatan wilayah perbatasan antarprovinsi, dan pendekatan ikonik dan tematik.
Ia menyebut bahwa angka peredaran narkoba di Sumbar perlu ditekan karena berdasarkan hasil survei peredaran narkoba di Indonesia pada 2023, Sumbar merupakan provinsi nomor enam secara nasional dengan kawasan rawan narkoba terbanyak, yaitu 523 kawasan.
Dari 523 kawasan itu, 56 kawasan berstatus bahaya, sedangkan 467 kawasan berstatus waspada.
Untuk melakukan penguatan kolaborasi, Ricky mengatakan BNNP Sumbar memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta.
Kolaborasi itu, katanya, mencakup berbagi informasi, koordinasi dalam operasi, serta kegiatan pencegahan dan rehabilitasi.
“Kolaborasi dilakukan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam penanggulangan narkoba,” katanya
Selanjutnya, pihaknya melakukan penguatan intelijen dengan meningkatkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba. Caranya ialah mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara lebih strategis, termasuk menggunakan teknologi canggih untuk memantau jaringan narkotika.
Sementara itu, BNNP Sumbar melakukan penguatan wilayah pesisir karena wilayah pesisir sering digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba. Ricky menerangkan bahwa pihaknya menerapkan strategi itu untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan di daerah pesisir melalui patroli, penempatan personel, dan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI Angkatan Laut dan Polairud.
“Kami juga memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian penting untuk mencegah keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba,” ucapnya.
Meski belum ada narkoba yang masuk ke Sumbar melalui jalur perairan, Riki mengatakan bahwa ada indikasi penyelundupan narkoba melalui jalur tersebut karena banyaknya pelabuhan resmi dan tidak resmi di Sumbar. Untuk mengantisipasi masuknya narkoba dari jalur perairan, pihaknya bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan Lantamal Padang.
Adapun pihaknya melakukan penguatan wilayah perbatasan antarprovinsi karena provinsi tetangga Sumbar, yaitu Sumatera Utara, merupakan pemasok narkoba di Indonesia. Untuk mengawasi perbatasan antarprovinsi, pihaknya menguatkan intelijen, baik human intelligence maupun informatioan technology intelligence, berkolaborasi dengan penegak hukum lain di dalam maupun di luar Sumbar, dan memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.
Terakhir, BNNP Sumbar melakukan pendekatan ikonik dan tematik dengan mengedepankan kampanye pencegahan yang kreatif dan relevan dengan kondisi sosial-budaya Sumbar.
Ricky menjelaskan bahwa pendekatan ikonik berarti menggunakan simbol atau figur yang mudah dikenali masyarakat sebagai duta antinarkoba. Sementara itu, pendekatan tematik berarti menyesuaikan pesan kampanye dengan tema tertentu yang menarik perhatian publik, seperti olahraga, seni, dan budaya.
Untuk melakukan kampanye pencegahan narkoba, kata Ricky, BNNP Sumbar melibatkan pegiat media sosial di Sumbar sebagai duta antinarkoba, yaitu Oka Acakadut dan Upiak Isil.
Selain itu, pihaknya menggandeng Dewan Masjid Indonesia untuk membuat naskah khotbah antinarkoba, dan menguatkan penyuluh agama di Kemenag Sumbar untuk ikut mengkampanyekan dan menyosialisasikan antinarkoba.
“BNNP Sumbar juga hadir di setiap kegiatan car free day untuk mengajak masyarakat hidup sehat tanpa narkoba. Ada juga program Subuh Keliling oleh kami sebagai Kepala BNNP Sumbar,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa strategi-strategi tersebut berhasil menurunkan angka daerah rawan narkoba di Sumbar, dari 533 daerah rawan pada 2022 menjadi 523 daerah rawan pada 2023. Jumlah kawasan berstatus bahaya turun dari 64 kawasan pada 2022 menjadi 56 kawasan pada 2023.
