Padang (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengajak semua pihak untuk memperhatikan detail-detail kecil yang dapat menghambat suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar, terutama di daerah rawan.
"Potensi yang bisa menghambat suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 harus jadi perhatian kita bersama. Apalagi kita punya daerah kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan kerawanan konflik yang tinggi," kata Audy saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (20/11).
Ia meminta seluruh pihak terus meningkatkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini.
"Pada pemilu lalu, terjadi keterlambatan dalam pendistribusian surat suara di utara Siberut Kabupaten Mentawai. Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian," katanya.
Audy menekankan bahwa menjadi kewajiban bersama untuk memastikan setiap pemilih dapat menunaikan hak pilih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar, meskipun pemilih itu berada di daerah yang jauh dari pusat keramaian atau daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang kecil.
"Prinsip one man one vote itu perlu dijaga pelaksanaannya bersama-sama. Hak pemilih harus dijaga. Oleh karena itu, kita berharap betul pada seluruh pihak terkait, terutama sekali leading sector penyelenggaraan pemilu, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, Kesbangpol, dan lain lain," ujarnya.
Ia menyebut sudah ada pemetaan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar.
Kabupaten Agam dan Pasaman menjadi dua daerah yang masuk daftar kerawanan tinggi. Kemudian Kota Padang Panjang dan Kabupaten Mentawai masuk daftar kerawanan rendah, dan sisanya 15 kabupaten/kota lainnya termasuk daftar kerawanan sedang.
"Pemetaan ini bisa menjadi salah satu pedoman bagi kita," katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan sukses sesuai harapan, Audy mengatakan Pemprov Sumbar telah mengalokasikan hibah hingga Rp760 miliar lebih.
Selain itu, pemprov juga memberikan pendidikan politik kepada 14.000 peserta selama tahun 2023 dan 3.500 peserta selama tahun 2024.
Turut hadir dalam kegiatan rakor tersebut, segenap unsur Forkopimda Sumbar, komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota, komisioner Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, sekda kabupaten/kota, unsur TNI/Polri, DKPP, dan lembaga dan instansi terkait lainnya.
