Padang (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Adat Nusantara (Matra) meminta pemerintahan yang baru membentuk Dewan Kebudayaan Nasional yang fokus untuk memperkuat dan melestarikan adat, kebudayaan, serta pemajuan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
"Ini merupakan sebuah langkah besar untuk memajukan dan melestarikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat," kata Wakil Ketua Umum I DPP Matra, KPH H. Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah Adityadiningrat, di Padang, Rabu.
Menurut dia, setidaknya di tingkat nasional pemerintah perlu membentuk Dewan Kebudayaan Nasional yang khusus mewadahi masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke. Matra menyakini gagasan itu akan disambut baik masyarakat adat sehingga pelestarian nilai-nilai yang hidup tetap terpelihara dengan baik.
Lebih jauh, Muhammad Yusuf mengatakan Dewan Kebudayaan Nasional dapat berperan besar dalam mengambil kebijakan-kebijakan krusial yang berkaitan erat dengan pelestarian adat dan budaya. Apalagi, kuatnya akulturasi yang terjadi menjadi ancaman nyata terhadap kebudayaan di Nusantara.
DPP Matra optimistis usulan pembentukan Dewan Kebudayaan Nasional tersebut disambut baik oleh pemerintahan yang baru. Apalagi, eksistensi dan keberadaan masyarakat adat juga diakui oleh negara lewat Undang-Undang Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18 Ayat 2B.
Ia mewanti-wanti apabila masyarakat dan pemangku kepentingan terutama masyarakat adat tidak pernah lagi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan budaya, maka hal itu bisa menjadi awal hilangnya nilai-nilai yang selama ini dipelihara.
Menurut dia, pemerintah perlu secara tegas memberikan tempat kepada masyarakat adat serta memberikan perhatian lebih termasuk keberadaan tokoh adat yang ada di Nusantara. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat adat, Matra menyakini pelestarian adat dan budaya dapat terjaga dengan baik.
Untuk diketahui, gagasan mendirikan Kementerian Kebudayaan untuk menaungi pelestarian kebudayaan Indonesia pernah disampaikan Prabowo Subianto yang selaras dengan ide Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat debat calon presiden.
Pada sesi debat calon presiden kala itu, Prabowo Subianto menegaskan sikapnya pemerintah perlu turun tangan untuk melestarikan warisan-warisan kebudayaan dan sejarah Indonesia, termasuk di antaranya istana-istana dari kesultanan atau kerajaan masa lalu yang terancam roboh.
Bahkan, Prabowo-Gibran merencanakan adanya dana abadi budaya untuk memberikan dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor pelaku budaya di semua bidang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Matra sarankan pemerintahan baru bentuk Dewan Kebudayaan Nasional
