Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan meluncurkan buku "Perhutanan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran" untuk meningkatkan semangat masyarakat sekitar hutan dalam mengelola potensi hutan tanpa menebang pohon.
"Buku ini menggambarkan bahwa hutan itu tidak hanya pohon. Banyak potensi yang bisa digarap untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.
Ia mengatakan itu usai meluncurkan buku setebal 267 halaman itu di Padang, Jumat.
Audy mengatakan, menyukseskan Program Perhutanan Sosial merupakan komitmen Pemprov Sumbar untuk bisa membangkitkan perekonomian petani hutan.
"Kita punya hutan yang luas. Dari total luas itu, 700 ribu hektare telah dialokasikan untuk Perhutanan Sosial yang manfaatnya bisa diambil sebesar-besarnya oleh masyarakat, asalkan tidak menebang pohon," katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, menyebutkan, buku tentang Perhutanan Sosial itu dihadirkan untuk memotivasi masyarakat sekitar hutan agar mampu merencanakan, mengelola dan memetik manfaat dari hutan secara legal.
"Buku ini mencatat keberhasilan dan dampak Perhutanan Sosial terhadap petani hutan. Buku ini juga merekam mereka yang sangat peduli dan hidup dengan tanpa merusaknya," katanya.
Ia mengatakan dalam buku tersebut juga dipaparkan sejumlah fakta dan data bagaimana Perhutanan Sosial telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap hutan. Hutan itu bukan lagi tempat menebang kayu, tapi banyak manfaat yang dapat dikembangkan untuk perekonomian.
"Potensi itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Paling tidak ada 25 cerita Perhutanan Sosial yang telah mengubah pendapatan masyarakat di Sumbar ditulis dalam buku ini," sebutnya.
Ia menjelaskan manfaat Perhutanan Sosial dapat menciptakan sumber daya manusia profesional, pemanfaatan hutan yang terintegrasi, pengurangan konflik dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
Secara umum lima tahun terakhir Pemprov Sumbar sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani hutan melalui Perhutanan Sosial, sehingga dapat mendekati upah minimum provinsi (UMP) Sumbar.
Setelah diluncurkan, buku yang ditulis oleh wartawan LKBN ANTARA Miko Elfisha, wartawan Harian Singgalang Yosrizal Chan, wartawan Harian Padang Ekspres Wilian Habib, dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi itu langsung dibedah.
Buku setebal 267 halaman itu dibedah oleh wartawan senior, Firdaus Abie, yang mengatakan ada banyak informasi yang bisa didapatkan dalam buku tersebut.
Buku itu menyajikan informasi bagaimana Perhutanan Sosial di Sumatera Barat telah berhasil tumbuh dan berkembang. Sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sudah mampu menghasilkan pendapatan dari mengelola Perhutanan Sosial.
"Buku ini menarik untuk dibaca dan dicermati, memaparkan bagaimana Perhutanan Sosial dan pengurusnya telah bertransformasi menjadi opsi pendapatan masyarakat. Ini penting untuk dibaca," sebutnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sumbar luncurkan buku keberhasilan Program Perhutanan Sosial
Berita Terkait
Kemendikbudristek: Jangan sebarkan video perisakan di media sosial
Senin, 7 Oktober 2024 12:41 Wib
Plt Gubernur : Sumbar provinsi pertama miliki Perda Perhutanan Sosial
Kamis, 3 Oktober 2024 9:08 Wib
PT Semen Padang Melalui Forum Nagari Tarantang Salurkan Bantuan Sosial untuk Pendidikan dan Kesehatan
Senin, 30 September 2024 18:51 Wib
Pemerintah tambah asesor percepat perbaikan rumah rusak gempa di Bandung
Rabu, 25 September 2024 19:30 Wib
ANTARA Biro Sumbar salurkan bantuan semen ke rumah ibadah
Rabu, 25 September 2024 18:53 Wib
Mensos tinjau penyaluran bantuan bagi korban gempa Kabupaten Bandung
Rabu, 25 September 2024 16:11 Wib
Bakti sosial pelayanan kereta kesehatan di Jember
Rabu, 25 September 2024 15:07 Wib
Korlantas-Jasa Raharja gelar bakti sosial di Kuningan Jawa Barat
Selasa, 24 September 2024 17:19 Wib