Padang (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan perhutanan sosial di daerah itu, termasuk mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan.
"Sinergi lintas sektor ini juga seiring dengan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan perhutanan sosial seperti dashboard Sistem Informasi Geografis (GIS)," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin di Padang, Rabu.
Termasuk pula melakukan berbagai evaluasi terkait perhutanan sosial yang berbasis indikator berkelanjutan, serta kemitraan multipihak untuk hilirisasi produk-produk perhutanan itu sendiri, katanya.
Selain itu, dalam pengelolaan hutan juga harus didasarkan pada tiga pendekatan yakni konservasi, kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Pola ini telah diterapkan di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan salah satu wilayah dengan capaian signifikan program perhutanan sosial.
Penguatan sinergi multipihak pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan melibatkan Dinas Kehutanan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui dinas terkait bersama-sama dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI.
Termasuk juga pelibatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola usaha perhutanan sosial yakni Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kopi Marola Mutiara Suliti, KUPS Beras Organik Simancuang dan KUPS Kompos Pakan Rabaa.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi mengatakan sinergi multipihak merupakan upaya untuk mengintegrasikan potensi nagari atau desa ke dalam rencana pembangunan daerah melalui skema perhutanan sosial.
"Ini untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan masyarakat pengelola hutan dalam mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan, serta bentuk nyata komitmen Solok Selatan dalam membangun perhutanan sosial," jelasnya.
Sejalan dengan itu, Program Manager KKI WARSI Riche Rahma Dewita mengatakan terus mendampingi KUPS dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas serta pengembangan usaha melalui program strengthening from the roots (STR). Untuk Solok Selatan, program itu sudah mengalirkan dana senilai Rp500 juta guna mendukung tiga KUPS terkait dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
"Masyarakat butuh ruang dukungan yang stabil dan berkelanjutan. Mereka sudah membuktikan mampu mengelola, tinggal bagaimana kita memperkuat ekosistem pendukungnya," tambah dia.
