Simpang Empat,- (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menggandeng Pusat Kajian Bencana Universitas Negeri Padang (UNP) melakukan survei awal bangunan bertingkat guna melihat kelayakan antisipasi dampak gempa.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Zulkarnain di Simpang Empat, Selasa, mengatakan pengecekan dilakukan di gedung DPRD, kantor bupati, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Dinas Pendidikan.
Menurutnya berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Nomor 300.23/810.A/BPBD/ 2024 tentang himbauan asesmen gedung di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sumbar maka BPBD Pasaman Barat hari ini telah melakukan survei awal beberapa gedung pemerintah di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.
"Gedung yang dicek itu memiliki gedung bertingkat baik lantai satu dan lantai tiga," katanya.
Menurutnya setelah dilakukan pengecekan maka selanjutnya pihak tenaga ahli mengambil sampel awal terhadap gedung tersebut untuk dilaksanakan pengkajian di pusat kajian bencana UNP.
Ia menilai asesmen ini perlu dilaksanakan guna mengurangi resiko bencana gempa.
Apalagi Sumatera Barat secara umum dan Pasaman Barat secara khusus adalah daerah yang dekat dengan sumber gempa seperti 8 segmen gempa di Sumbar dan gempa megathrust di sepanjang pantai Sumbar yang berpotensi sewaktu waktu dapat menyebabkan bencana gempa bumi dan tsunami.
Ketua Tim Pusat Kajian Bencana UNP Rusnardi berharap pihak Pemkab Pasaman Barat dapat mendukung kegiatan ini sehingga terkait kerentanan dampak bencana gempa bumi terhadap gedung pemerintah dan gedung pelayanan publik dapat dilakukan asesmen.
"Antisipasi harus kita lakukan dalam upaya pencegahan korban jika suatu saat terjadi gempa. Sampel bangunan itu akan kita kaji dan akan kita sampaikan ke Pemkab Pasaman Barat," sebutnya.
Pasaman Barat mengalami gempa pada 2022 lalu yang mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak termasuk bangunan Pemkab Pasaman Barat. ***3***
