Kemenag wujudkan ASN Taat Hukum dan Bebas KKN di Bukittinggi

Bukittinggi (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat terus berupaya mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang taat hukum dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu langkah yang dilakukan Kemenag adalah penyuluhan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukittinggi yang digelar di Kota Bukittinggi, Rabu (12/6).

"Dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran Hukum ASN," kata Ketua Tim Kerja Hukum Kanwil Kemenag Sumbar, Ulil Amri.

Kegiatan diikuti 25 orang terdiri dari bagian tata usaha, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Madrasah serta ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

"Penyuluhan hukum tentang Keperdataan dan Tata Usaha Negara diharapkan melalui kegiatan ini ada kepastian hukum dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat berurusan dengan hukum," kata Ulil Amri menjelaskan.

Menurutnya, sebagai pelayan publik, ASN Kemenag harus peka terhadap hukum perdata, tata usaha negara dan pidana. Penyuluhan hukum ditujukan sebagai langkah melaksanakan perjanjian kinerja di lingkungan Kemenag.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Kota Bukittinggi, Tri Andriani Djusair menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Kemenag Sumbar.

"Kegiatan ini sangat kaya manfaat mengingat tusi kemenag yang sangat komplit, mulai mengurus calon ayah dan calon ibu melaluI perkawinan, pendidikan, zakat wakaf, haji, barang dan jasa, kerukunan umat beragama," kata Tri Andriani.

Menurutnya penyuluhan hukum merupakan tindakan prefentif dalam menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah dan diharapkan semua ASN.

"Kadang kala ada aturan yang ambigu atau meragukan yang memerlukan pemahaman serta penafsiran ini perlu di diskusikan dengan aparat penegak hukum," kata Tri.