Sekda Sumbar: Validitas data sosial penting untuk salurkan bansos

id DTKS, Sumbar,Sekda Sumbar,Sumbar,Sumater Brat,Bansos,Dinsos,Beras,Pangan,Data,Bukittinggi,Rakor,Rapat Koordinasi,Padang

Sekda Sumbar: Validitas data sosial penting untuk salurkan bansos

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hansastri. ANTARA/HO-Biro Adpim Sumbar.

Padang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Hansanstri menilai validitas data sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Untuk itu pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial -DTKS- hingga tingkat desa/nagari/kelurahan di Sumatera Barat harus terus berupaya meningkatkan kualitas validasi data tersebut," katanya di Padang, Jumat.

Ia menjelaskan, penyaluran bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak positif, salah satunya dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Sumbar.

"Para operator DTKS hingga tingkat desa/nagari/kelurahan, serta pejabat terkait di kota/kabupaten serta provinsi harus memahami hal tersebut,” katanya.

Menurutnya, penting untuk terus meningkatkan kapasitas para operator pengelola DTKS agar dapat menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman pejabat serta para operator pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita memahami pentingnya kualitas dan kapasitas SDM bagi para pejabat dan operator ini," katanya.

Ia juga menyebutkan, terakhir pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS di Bukittinggi.

Rakor tersebut untuk meningkatkan pemahaman para pejabat yang berwenang dalam penanganan DTKS, para Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kota/kabupaten, serta petugas data di tingkat desa/nagari/kelurahan.

“Rakor ini diikuti Kepala Dinsos kabupaten/kota, para Pejabat Eselon III yang membidangi DTKS dan P3KE, serta para operator DTKS, dengan total peserta 100 orang,” katanya.

“Kita berharap melalui peningkatan kapasitas ini tercipta kesamaan persepsi terkait pengelolaan DTKS, dan pendataan serta penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran,” kata Syaifullah.