Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meminta seluruh OPD berperan aktif untuk mengintervensi angka penduduk miskin ekstrem di daerah itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska, setidaknya berdasarkan data terakhir pada 2023 tercatat sebanyak 2.170 orang berstatus penduduk miskin ekstrem.
Ia mengatakan, dalam menyikapi itu, Pemkab perlu melakukan intervensi secara total, sehingga di penghujung 2024 bisa teratasi.
“Ada beberapa pendekatan, bahkan yang paling segera adalah membangun kepedulian ASN,” ungkapnya, Senin (22/01)
Ia menjelaskan, ASN bisa bersinergi melalui OPD menekan jumlah kemiskinan tersebut dengan jumlah ASN hampir 7.365 dengan PNS 5.660 dan 1.705 PPPK.
“Simulasinya jika 1 orang penduduk miskin dikelilingi 5 orang ASN bisa diatasi jika kita betul-betul melakukan,” jelasnya.
Terpisah Kepala Bapedalitbang Hadi Susilo mengungkapkan, jumlah penduduk miskin ekstrim tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati.
Hal itu diputuskan berpedoman dengan indikator-indikator yang telah ditentukan.
“Diantaranya, kondisi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, rumah yang layak, jamban, pendidikan dan sebagainya,” terangnya.
Lanjutnya, secara persentase angka penduduk miskin ekstrim Pesisir Selatan 2023 pada angka 0,42 persen jauh dibawah rata-rata nasional 1,12 persen.
Ribuan penduduk di Pesisir Selatan masih berstatus miskin ekstrem
Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Mawardi Roska (ANTARA/HO-Kominfo Pesisir Selatan)
