Padang Panjang (ANTARA) - Penjabat Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat mengatakan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemkot Padang Panjang berkomitmen dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hal itu dikatakan Sonny Budaya Putra, pada deklarasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri yang di gelar Bawaslu Kota itu di lantai tiga Balaikota, Kamis (21/12).
"Ini sudah menjadi komitmen kita bersama di jajaran Pemkot, bahwa netralitas dalam pemilu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama sebagai aparatur negara," kata dia.
Menurut dia, kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian dari tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Ia mengajak seluruh stakeholder untuk berperan menyampaikan komitmen ini agar Pemilu 2024 di Padang Panjang dapat berlangsung dengan baik, lancar, jujur, adil dan tertib.
"Komitmen tidak cukup hanya dengan deklarasi, tetapi juga bagaimana kita bisa menyosialisasikannya sehingga betul-betul bisa dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di instansi masing-masing," tegas Sonny.
Sonny, mengingatkan perlu menjadi perhatian bersama, bahwa salah satu yang menjadi kesuksesan penyelenggaraan pemilu yaitu tingginya angka partisipasi masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya.
"Mari kita mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Semoga bisa menjadi perhatian kita bersama agar menghasilkan pemilu yang berkualitas," sebut Sonny.
Ia menambahkan dengan dinamika politik yang sangat tinggi saat ini, jangan sampai terpecah hanya karena masalah politik.
"Kepada ASN di lingkungan Pemkot, kita berharap jangan sampai terjadi kasus pelanggaran netralitas pada pemilu ini," pesannya.
Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Padang Panjang, Roby Hadi Putra, S.A.P mengatakan deklarasi yang digelar sebagai tanda kesepakat dan berkomitmen untuk menjaga netralitas dan keberlangsungan demokrasi di Padang Panjang.
“Masa kampanye masih akan berlangsung hingga 58 hari ke depan, oleh karena itu, kita perlu bersama-sama memastikan bahwa ASN, TNI dan Polri tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau mendukung pihak-pihak tertentu selama proses pemilu dalam menegakkan keadilan dalam pemilu,” kata dia.
Menurut Robi, deklarasi ini digelar guna melaksanakan amanah undang-undang terkait pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri, ia menekankan pentingnya peran ASN, TNI dan Polri dalam mendukung jalannya proses demokrasi yang bersih dan transparan.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri oleh Forkopimda, OPD serta Pokja terkait.
Pj. Wako Padang Panjang ingatkan ASN jaga netralitas
Pj. Wako Sonny. BP, awali tandatangan deklarasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.
