Simpang Empat (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat AKBP Agung Basuki meminta jajarannya dapat memetakan potensi apa saja yang bisa mengganggu keamanan Pemilu 2024 sehingga dapat diatasi untuk menciptakan pemilu yang aman dan kondusif.
"Salah satu yang menjadi perhatian saat gelar operasi Mantap Brata 2023-2024 ini adalah mapping daerah rawan kecurangan pemilu," katanya.
Menurutnya pemetaan wilayah rawan pemilu harus dilakukan secara detail hingga ke akar masalahnya sambil meningkatkan sinergitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun pihak terkait karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi.
Pihaknya juga telah melakukan apel pasukan operasi Mantap Brata pada Selasa (17/10) pagi serta melihat kesiapan anggota dan peralatan.
"Operasi dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 guna mengamankan seluruh tahapan pemilu," ujarnya.
Ia menyebutkan dari pemetaan awal saat ini ada tiga kecamatan potensi rawan pemilu yakni di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Lembah Melintang.
"Tida daerah itu menjadi fokus kita melakukan mapping dan melakukan antisipasi jangan sampai kejadian 2014 dan 2019 /2020 kembali terulang. Mulai dari ricuh di Tempat Pemungutan Suara, pemilihan ulang sampai upaya melarikan kotak suara," katanya.
Bagi lokasi di tiga kecamatan itu akan disiapkan betul-betul personel guna menjaga dan mengawal agar tidak berkembang potensi-potensi yang tidak diharapkan.
Selain itu juga daerah lain di luar tiga kecamatan itu tetap menjadi perhatian untuk pengamanan pemilu.
Ia menjelaskan Polri dalam menyukseskan Pemilu 2024 tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat.
"Dari situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, namun bekerja sama degan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh yang ada sehingga kita bisa mengelola agar bisa betul-betul aman," ujarnya.
Untuk Pasaman Barat, jelasnya, jumlah personil hanya 440 orang dan hanya 2/3 kekuatan atau 200 personil diturunkan untuk pengamanan sehingga dibutuhkan penambahan personel dari Polda Sumbar.
"Jumlah TPS ada 1.296 dengan 90 nagari (desa) dan 11 kecamatan. Dibutuhkan setidaknya 300 orang personel tambahan lagi," harapnya. ***2***
