Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan sejumlah kegiatan peningkatan sumber daya manusia pada program Smart Fisheries Villlage (SFV) atau desa perikanan cerdas di Jorong Sikabau, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat Zulfi Agus di Simpang Empat, Sabtu, mengatakan selama 2023 ini pihaknya fokus melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan pembuatan roadmap pengelolaan SFV Sikabau pada kelompok masyarakat di Sikabau.
Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pelatihan budidaya lobster, pelatihan pariwisata, pelatihan coral garden, penanganan mitigasi bencana dan konservasi penyu.
"Kegiatan itu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.
Sedangkan untuk lanjutan tahun 2024 pihak kementerian meminta dukungan anggaran OPD terkait untuk mendukung kegiatan ini agar kegiatan dari KKP dapat berlanjut di tahun depan.
"Sesuai MoU yg sudah ditanda tangani Pemkab Pasaman Barat dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) bahwa program SFV di Pasaman Barat akan didukung oleh KKP selama 3 tahun," ujarnya.
Program itu didanai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tiga tahun sesuai kesepakatan antara Bupati Pasaman Barat dengan KKP.
"Pada 2023 ini dikucurkan anggaran sebanyak Rp500 juta untuk aktivitas training mengenai perikanan, pariwisata, selam, transplantasi karang, serta media info dan komunikasi," katanya.
Ia menyebutkan desa tersebut bakal berdikari dan tentunya bakal menciptakan mata pencarian tambahan bagi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Untuk tahap awal, katanya, aktivitas ini berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan mengenai budidaya lobster, kepiting, pengolahan ikan, training selam, pembuatan karang garden, support bibit lobster, kepiting, dan kerapu.
Selanjutnya ada pendampingan untuk hilir
produk yang dibuat masyarakat serta kegiatan pengelolaan mangrove.
"Akhirnya kelak menjadikan desa itu mandiri berbasis teknologi info dalam pengembangan perikanan dan wisata," ujarnya.
KKP juga meminta komitmen pemkab untuk bersama-bersama mendukung program ini dengan mengalokasikan sarana dan infrastruktur melalui program-program organisasi perangkat wilayah mengenai seperti Dinas Pekerjaan Umum Penataan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperindag, DPMN, melalui biaya nagari termasuk corporate sosial responsibility dari pihak swasta.***1***
