Bukittinggi (ANTARA) - Rumah dinas Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat direhab total dengan anggaran daerah mencapai Rp 1,3 miliar yang diambil dari APBD 2022.
"Sudah belasan tahun tidak pernah direnovasi, maka kami usulkan ke pimpinan sejak 2021 dan disepakati hingga selesai dikerjakan akhir 2022 lalu," kata Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Bukittinggi, Mus Mulyadi, Jumat.
Ia mengatakan pengerjaannya dimulai sejak Maret hingga Oktober 2022 dengan beberapa paket pekerjaan.
Mus menyebut angka Rp 1,3 miliar dinilai wajar dan telah disesuaikan dengan renovasi bangunan yang berada di Belakang Balok, Bukittinggi.
"Wajar, banyak yang diperbaiki, kami punya data semuanya, hampir 15 tahun hanya diperbaiki dengan minim, tidak maksimal, untuk 2023 ini anggaran pemeliharaan Rp 69 juta," kata dia.
Ia menyebut, renovasi rumah dinas Ketua DPRD yang telah dilakukan terdiri dari perbaikan tiga buah kamar utama, penambahan ruang tamu dan teras lantai dua yang diganti.
"Total lima ruangan dengan satu balkon, furniture juga diganti, tempat tidur dan sejenisnya," kata Mus Mulyadi.
Dana renovasi miliaran rupiah itu menurutnya sudah disepakati dan telah melalui tahapan pemeriksaan tim anggaran serta inspektorat.
"BPK juga mengaudit, tidak ada masalah, memang renovasi ini dilakukan saat transisi pergantian pimpinan Ketua DPRD, tapi perencanaan sudah dilakukan sejak lama, tidak ada ubsur kepentingan lain," ujarnya.
Ia mengungkapkan untuk pengadaan barang dilakuan tender langsung ke distributor yang salah satunya berada di Payakumbuh.
"Pembelian barang juga manual, bukan melalui e-katalog karena lebih baik melihat barang secara real, tender langsung ke distributor," ujarnya.
Ia mengatakan rumah dinas Ketua DPRD menjadi cerminan wajah dari rumah warga Kota Bukittinggi secara keseluruhan.
"Saat ini tahap pemeliharaan terus dilakukan, hanya ada masalah instalasi air kurang bagus," pungkasnya.
Rumah Dinas Ketua DPRD saat ini ditempati oleh Beny Yusrial dari Partai Gerindra yang menggantikan ketua sebelumnya dari partai yang sama, Herman Sofyan.
Berita Terkait
Kejati Sumbar lengkapi berkas tujuh tersangka Korupsi Dinas Pendidikan
Jumat, 21 Juni 2024 18:09 Wib
Permudah akses masyarakat Lagan, Pemkab Pesisir Selatan siapkan Rp8,3 miliar
Rabu, 19 Juni 2024 20:00 Wib
Dinas Pertanian: Seribu lebih ternak jadi hewan kurban di Bukittinggi
Sabtu, 15 Juni 2024 17:17 Wib
Dinas Peternakan: Hewan kurban wajib punya SKKH
Kamis, 13 Juni 2024 17:26 Wib
Kejati menelusuri aliran dana pada kasus korupsi Dinas Pendidikan Sumbar
Jumat, 7 Juni 2024 15:47 Wib
Kejaksaan tahan tujuh tersangka korupsi Dinas Pendidikan Sumbar
Jumat, 7 Juni 2024 5:00 Wib
Kejati telusuri aliran dana pada kasus korupsi Dinas Pendidikan Sumbar
Jumat, 7 Juni 2024 4:59 Wib
Kejati periksa tujuh tersangka korupsi Dinas Pendidikan Sumbar
Rabu, 5 Juni 2024 16:42 Wib