Rektor UM Sumbar harap Muhammadiyah dan NU cari titik temu soal penetapan hari lebaran

id Rektor UM Sumbar,Idul fitri 2023,Muhammadiyah,Nu,Berita bukittinggi,Berita sumbar

Rektor UM Sumbar harap Muhammadiyah dan NU cari titik temu soal penetapan hari lebaran

Rektor UM Sumatera Barat, Riki Saputra (Antara/Al Fatah)

​​​​​​​Bukittinggi (ANTARA) - Penentuan Idul Fitri kemungkinan masih terjadi perbedaan waktu oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Rektor UM Sumbar berharap adanya titik temu dalam penetapan Lebaran di masa datang.

"Sidang Isbat nanti di Kamis (20/04), jika penetapan pemerintah diputuskan Sabtu (22/04) yang artinya berbeda dengan Muhammadiyah, maka itu betul semuanya, edukasi menyampaikan kepada masyarakat yang penting dilakukan," kata Rektor UM Sumatera Barat, Riki Saputra, Rabu.

Ia meyakini masyarakat tentunya berharap tidak terjadi perbedaan penetapan 1 Syawal yang rentan menjadi permasalahan di kalangan tertentu.

"Harapan kita di masyarakat secara konteks sosiologinya dan hidup bermasyarakat tentu ukurannya adalah implementasi interaksi, maksudnya ketika ada perbedaan, masyarakat tidak ada dalam satu ragam pemahamannya," ujarnya.

Ia berharap dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU bisa duduk bersama dalam penetapan Ramadan dan Idul Fitri

"Kita harap NU dan Muhammadiyah bisa duduk bersama, apapun metode yang dilakukan bisa dikesampingkan itu, dicari titik temunya dan kompak menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri, ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat tertentu," kata Riki.

Ia mengungkapkan perbedaan penetapan Idul Fitri mulai sering terjadi setelah Orde Baru dan Reformasi.

"Perbedaan waktu Idul Fitri ini jika dilihat sudah sering terjadi sejak setelah Orde Baru atau Reformasi, ini pasang surut, karena kita bangsa yang berwawasan dan ilmiah dan terbiasa dengan perbedaan, kita saling menghormati," katanya.

Ia juga meminta pemerintah tetap memfasilitasi kegiatan ibadah termasuk Idul Fitri bagi mereka yang berbeda pandangan terkait penetapan 1 Syawal.

"Kami melihat di satu daerah yang dilarang memakai fasilitas negara untuk Shalat Idul Fitri karena berbeda hari dengan penetapan pemerintah, meski larangan ini sudah dicabut, kita berharap oknum seperti ini tidak ada lagi," katanya.

Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 H bertepatan dengan 21 April 2023, sementara pemerintah termasuk organisasi Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil sidang Isbat yang biasanya dilaksanakan pada 29 Ramadhan, sehingga perbedaan waktu penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H sangat berpotensi terjadi di Indonesia.