Bukittinggi (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) menegaskan pengawalan Pilkada jujur melalui pengawasan terjadinya praktek politik uang yang dilakukan mahasiswanya.
"UM Sumbar komit bersama koalisi masyarakat sipil dengan 170 elemen gabungan. Sebanyak 730 mahasiswa Fakultas Hukum akan berpartisipasi dalam mengawasi terjadinya praktek politik uang," kata Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar, Wendra Yunaldi, Rabu.
Ia mengatakan praktek politik uang rentan terjadi di akhir masa kampanye hingga jelang waktu pemilihan.
"Mahasiswa berkampanye anti politik uang kemudian langsung ke lapangan. Segala penyimpangan dilaporkan ke kampus atau Panwaslu serta Bawaslu," katanya.
Menurutnya potensi politik uang diduga massif terjadi saat perekrutan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.
"Ini pernah kami komplen karena aturan yang kurang tegas terkait jumlah saksi di TPS. Ada saksi luar dan dalam, celah politik uang ada karena mereka dibayarkan dan diminta memilih paslon tertentu melalui mandat bahkan ada yang sudah dibayarkan di awal," kata Wendra.
Ia meminta Bawaslu bisa menindak tegas praktik politik uang yang dilaporkan masyarakat dan mahasiswa UM Sumbar nantinya.
"Dengan kekuatan personil Bawaslu yang ada, saya harap segala pelaporan bisa ditindaklanjuti segera nantinya bukti keseriusan Bawaslu," katanya.
Petugas KPPS juga diminta aktif dalam mengawasi adanya kamera atau telpon genggam yang digunakan memotret saat pencoblosan.
"Modusnya beragam, mobilisasi massa pemilih yang dibayar kemudian bukti memilih dengan tanda foto. Ini harus diawasi bersama khususnya KPPS," kata Wendra.
UM Sumbar berharap masyarakat pemilih tidak termakan bujuk rayu politik uang untuk menentukan pilihannya.
"Masyarakat yang mencintai daerahnya, tidak akan memilih pemimpin karena uang. Jangan mau diiming-imingi apapun," pungkas Wendra.
