Kemensos Gelar Work Shop Pandu Gempita di Payakumbuh

Payakumbuh, (Antara)- Kementerian Sosial RI menggelar Workshop Pandu Gempita (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera) di Kota Payakumbuh, menyusul ditetapkannya Payakumbuh Kota Sejahtera oleh kementerian tersebut. Work shop yang ditujukan pada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut menurut Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Payakumbuh Yumardius, Rabu (21/8) dilakukan untuk menyamakan persepsi pimpinan SKPD tentang Pandu Gempita dalam penanganan. "Selama ini pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya masih bersifat sektoral dan belum menunjukkan keterpaduan, kedepan agar disikapi dan diantisipasi secara terpadu," kata dia. Sementara itu Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Rakyat Kementerian Sosial, Harry Hikmat dalam kesempatan itu berharap Payakumbuh dalam waktu dekat segera memiliki unit pelayanan terpadu satu atap, menanggulangi seluruh persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. "Tak ada lagi SKPD yang jalan sendiri dalam penanganan masalah sosial di kota ini," kata dia. Menurut dia, empat kota dan kabupaten lain yang ditetapkan sebagai kabupaten dan kota sejahtera masing-masing Kota Sukabumi, Kota Metro Lampung, Kabupaten Sragen-Jawa Tengah, dan Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan. "Daerah-daerah ini layak diapresiasi sebagai kabupaten dan kota sejahtera, dan bisa menjadi percontohan seluruh daerah di Indonesia," kata dia. Workshop Pandu Gempita yang dilaksanakan di aula Balai Kota Bukik Sibaluik itu dibuka Wakil Wali Kota Payakumbuh Suwandel Muchtar. Ikut hadir dalam pembukaan anggota Muspida dan sejumlah pejabat eselon II dan eselon III Kemensos, sejumlah pejabat eselon III Dinas Sosial Provinsi Sumbar dan undangan lainnya. Suwandel Muchtar, saat memberi sambutan, mengingat kompleksitasnya persoalan sosial di tengah masyarakat, karena itu seluruh komponen pemerintah bersama DPRD harus punya komitmen yang tinggi dalam persoalan ini. Pimpinan SKPD dan pimpinan institusi lainnya, diminta pro aktif ikut serta dan peka dengan penanganan kemsikinan dan masalah sosial lainnya. Sehingga, dalam beberapa tahun ke depan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di kota ini turun drastis. Dikatakan, di era otonomi daerah ini, pelayanan sosial harus lebih menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah harus lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial di daerahnya, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakatnya, secara tepat, cepat, epektif dan efisien serta terintegrasi. Dia mengatakan, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akan mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang mudah dijangkau, diakses serta dijadikan sarana bagi masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (**/mko/wij)