Padang (ANTARA) -
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM-SB) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar di Gedung DPRD Sumatera Barat pada Rabu siang.
Ribuan mahasiswa itu secara bergelombang menuju lokasi aksi yang sudah disterilkan pihak kepolisian dan setelah sampai di lokasi mereka menggelar aksi menyampaikan aspirasi mereka di depan gerbang gedung DPRD Sumbar di Padang, Rabu.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang temui massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM-SB) di Padang, Rabu mengatakan Ketua DPRD Sumbar Supardi sedang ada kegiatan di Kota Payakumbuh. Kegiatan tersebut sudah diagendakan sebelumnya.
"Ketua siap menerima perwakilan Aliansi BEM-SB pada Jumat (9/9) pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, sebelum Sidang Paripurna. Saya siap fasilitasi ini," kata dia.
Dirinya juga menyampaikan bahwa dirinya dan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
"Saya secara pribadi, wakil ketua DPRD Sumbar, bagian dari fraksi PKS sama-sama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata dia.
Menurutnya, menaikkan harga BBM bersubsidi tidak selaras dengan jargon HUT RI ke 77 yang baru-baru ini disampaikan oleh pemerintah sendiri.
"Jargon pulih lebih cepat bangkit lebih kuat tidak sesuai," kata dia.
Selanjutnya, Aliansi BEM-SB menyerahkan tuntutan mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi kepada Irsyad Syafar dan langsung ditandatangani untuk disampaikan ke tingkat pusat.
Sementara Korlap BEM KM Universitas Andalas Yodra Muspierdi mengatakan pihaknya telah melakukan kajian terhadap kenaikan harga BBM tersebut dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah yakni menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi karena akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah pandemi
Kemudian mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan dialihkan kepada subsidi BBM.
Selanjutnya mendesak pemerintah untuk mengatur regulasi pemakaian BBM bersubsidi dan bertanggungjawab atas kebocoran subsidi BBM di Masyarakat.
"Mendesak Menteri Keuangan melakukan transparansi dana alokasi Subsidi BBM," kata dia.
